Suara.com - Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono mengajak Gubernur Anies Baswedan untuk masuk partai politik. Bahkan untuk proyeksi ke depan, ia mengaku bisa saja mengusung Anies dengan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Mujiyono mengatakan, dorongan menduetkan Anies dan AHY sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Pasalnya, AHY memiliki mesin politik yang kuat di partainya.
“Karena kami punya sarana. Mungkin bisa untuk sekarang startingnya Anies-AHY karena Anies elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi kalau nanti pak Anies sudah tidak jadi Gubernur kan bisa turun,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).
Mujiyono mengakui saat ini Anies memang memiliki elektabilitas untuk menjadi Calon Presiden (Capres) yang tinggi saat ini. Namun ke depannya, peluang yang dimilikinya saat ini bisa saja menurun.
Sejumlah lembaga survei menempatkan nama Anies Baswedan dalam bursa calon Presiden dalam Pemilu 2024 nanti.
Salah satunya, Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022, menempatkan Anies Baswedan pada posisi ketiga sebagai Capres dengan trend naik dari 17,1 persen menjadi 19,4 persen.
Menurut Mujiyono, tingginya elektabilitas Anies saat ini dikarenakan jabatannya sebagai Gubernur Jakarta. Namun, ketika lengser Oktober mendatang, Anies harus menunggu dari 2022 sampai 2024 tanpa ada panggung politik.
“Bagaimana Anies langkah ke depan, terus memposisikan diri, terus bergerak jangan kendor. Karena dua tahun ini bisa bikin elektabilitas turun,” ucapnya.
Mujiyono pun membandingkan Anies dan AHY. Meski elektabilitas AHY tak sampai setinggi Anies, tetapi putra eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki partai politik dan merupakan Ketum.
“Sementara Ketum meski elektabilitasnya masih jauh dari Anies tapi kendaraannya ada jadi masih bisa," ucapnya.
Meski tak secara gamblang mengajak Anies masuk Demokrat, Mujiyono menyebut adanya partai bisa membantu Anies untuk melakukan safari politik ke berbagai daerah.
"Kalau Anies mau ke daerah gimana. Nah kalau AHY ke daerah jelas di sana ada kepengurusan, infrastruktur, jadi seorang Ketum kan berhak datang ke wilayah-wilayah,” jelasnya.
Karena itu, Mujiyono menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masuk partai politik. Pasalnya, Anies memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi Capres.
“Makanya saran saya segeralah jadi kader partai politik, untuk menjaga elektabilitas supaya bisa bergerak di situ. Jadi ibaratnya nyetir mobil Anies mobil sewaan, sementara Ketum meski langkahnya belum secepat Anies tapi mobil sendiri,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sebut Prabowo 'King Maker', Pengamat Ini Prediksi Pilpres 2024 Lahirkan Tiga Poros Capres
-
Elektabilitas Tinggi, Demokrat DKI Jakarta Sarankan Anies Masuk Partai
-
Koalisi Indonesia Bersatu Beri Sinyal Usung Figur Teratas Hasil Survei Capres Cawapres, PAN: Stoknya Itu
-
Koalisi Golkar, PAN, PPP Diprediksi Hanya Jadi Penyelamat Ganjar Maju di Pilpres 2024
-
Bakal Kalah Bersaing, Pengamat Politik Sarankan Puan Maharani Jadi Negarawan dan Tak Maju di Pilpres 2024
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah