Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia mengatakan, Demokrat akan realitis dan rasional dalam koalisi nanti, tak akan memaksakan agar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon presidennya untuk diusung.
"Kita akan rasional dan realistis. Koalisi yang dikehendaki dibangun di atas kesepahaman dan tentunya prospek kemenangan," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).
Ia menjelaskan, Demokrat dalam menjajaki koalisi yang pertama memastikan dulu memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold 20 persen.
"Yang pertama, memastikan koalisi yang terbentuk memenuhi ambang batas Pilpres, baru kemudian menyepakati Paslon. Ini mesti dikalkulasi dengan cermat dan matang karena yang kita kehendaki tak hanya memenuhi syarat sebagai tiket," ungkapnya.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, pihaknya juga berharap koalisi dibentuk tak hanya untuk memenangkan Pilpres tapi juga untuk mewujudkan harapan rakyat.
Kendati begitu, kata Kamhar, terkait rencana koalisi Pilpres 2024 Partai Demokrat masih terus berikhtiar dan membangun komunikasi politik lintas partai, tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah menyiapkan mesin politik partai agar efektif dan optimal mewujudkan sukses pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada.
"Terkait Pilpres 2024, sikap politik Partai Demokrat baru akan mengerucut dipenghujung 2022 atau awal 2023 nanti," tuturnya.
Sebelumnya, PKB ingin memimpin pembentukan poros koalisi baru untuk mengikuti Pilpres 2024. Partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut enggan menjadi pengikut dalam koalisi.
Baca Juga: Soal Koalisi dengan Partai Golkar dan PPP, PAN Jateng: Upaya Membangun Kesamaan Gagasan
"Setiap partai atau PKB sebenarnya melihat momentum 2024 itu momentum baru, PKB ingin memimpin poroslah jangan ikut terus," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Misalnya, kata Jazilul, jika berkoalisi dengan Demokrat maka PKB ingin menjadi pemimpin pembentukan poros koalisinya. Apalagi, kata dia, poros koalisi tersebut tidak perlu repot-repot mencari capres-cawapresnya lantaran Cak Imin sebagai ketum siap maju.
"Katakanlah Demokrat, jadi PKB ingin memimpin poros itu, apalagi kalau PKB sudah jelas capresnya sudah ada Pak Muhaimin, jadi enggak usah repot-repot diukur dari situ. Misalkan Demokrat mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ungkapnya.
Menurutnya, niat PKB untuk membentuk poros baru koalisi sangat dimungkinkan. Apalagi masih ada partai tengah lainnya seperti NasDem belum menyatakan sikap berkoalisi dengan partai mana pun.
"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB partai tengah artinya msh ada partai tengah lain misalkan nasdem setuju jalan jadi," tuturnya.
Sementara itu soal penjajakan untuk poros koalisi ini, Jazilul mengatakan, masih dalam tahap pendekatan. Ia mengibaratkan pendekatan itu dilakukan seperti orang yang sedang berpacaran.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui