Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia mengatakan, Demokrat akan realitis dan rasional dalam koalisi nanti, tak akan memaksakan agar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon presidennya untuk diusung.
"Kita akan rasional dan realistis. Koalisi yang dikehendaki dibangun di atas kesepahaman dan tentunya prospek kemenangan," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).
Ia menjelaskan, Demokrat dalam menjajaki koalisi yang pertama memastikan dulu memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold 20 persen.
"Yang pertama, memastikan koalisi yang terbentuk memenuhi ambang batas Pilpres, baru kemudian menyepakati Paslon. Ini mesti dikalkulasi dengan cermat dan matang karena yang kita kehendaki tak hanya memenuhi syarat sebagai tiket," ungkapnya.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, pihaknya juga berharap koalisi dibentuk tak hanya untuk memenangkan Pilpres tapi juga untuk mewujudkan harapan rakyat.
Kendati begitu, kata Kamhar, terkait rencana koalisi Pilpres 2024 Partai Demokrat masih terus berikhtiar dan membangun komunikasi politik lintas partai, tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah menyiapkan mesin politik partai agar efektif dan optimal mewujudkan sukses pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada.
"Terkait Pilpres 2024, sikap politik Partai Demokrat baru akan mengerucut dipenghujung 2022 atau awal 2023 nanti," tuturnya.
Sebelumnya, PKB ingin memimpin pembentukan poros koalisi baru untuk mengikuti Pilpres 2024. Partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut enggan menjadi pengikut dalam koalisi.
Baca Juga: Soal Koalisi dengan Partai Golkar dan PPP, PAN Jateng: Upaya Membangun Kesamaan Gagasan
"Setiap partai atau PKB sebenarnya melihat momentum 2024 itu momentum baru, PKB ingin memimpin poroslah jangan ikut terus," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Misalnya, kata Jazilul, jika berkoalisi dengan Demokrat maka PKB ingin menjadi pemimpin pembentukan poros koalisinya. Apalagi, kata dia, poros koalisi tersebut tidak perlu repot-repot mencari capres-cawapresnya lantaran Cak Imin sebagai ketum siap maju.
"Katakanlah Demokrat, jadi PKB ingin memimpin poros itu, apalagi kalau PKB sudah jelas capresnya sudah ada Pak Muhaimin, jadi enggak usah repot-repot diukur dari situ. Misalkan Demokrat mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ungkapnya.
Menurutnya, niat PKB untuk membentuk poros baru koalisi sangat dimungkinkan. Apalagi masih ada partai tengah lainnya seperti NasDem belum menyatakan sikap berkoalisi dengan partai mana pun.
"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB partai tengah artinya msh ada partai tengah lain misalkan nasdem setuju jalan jadi," tuturnya.
Sementara itu soal penjajakan untuk poros koalisi ini, Jazilul mengatakan, masih dalam tahap pendekatan. Ia mengibaratkan pendekatan itu dilakukan seperti orang yang sedang berpacaran.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo