Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ingin memimpin pembentukan poros koalisi baru untuk mengikuti Pilpres 2024. Partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut enggan menjadi pengikut dalam koalisi.
"Setiap partai atau PKB sebenarnya melihat momentum 2024 itu momentum baru, PKB ingin memimpin poroslah jangan ikut terus," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Misalnya, kata Jazilul, jika berkoalisi dengan Demokrat maka PKB ingin menjadi pemimpin pembentukan poros koalisinya. Apalagi, kata dia, poros koalisi tersebut tidak perlu repot-repot mencari capres-cawapresnya lantaran Cak Imin sebagai ketum siap maju.
"Katakanlah Demokrat, jadi PKB ingin memimpin poros itu, apalagi kalau PKB sudah jelas capresnya sudah ada Pak Muhaimin, jadi enggak usah repot-repot diukur dari situ. Misalkan Demokrat mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kami ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ungkapnya.
Menurutnya, niat PKB untuk membentuk poros baru koalisi sangat dimungkinkan. Apalagi masih ada partai tengah lainnya seperti NasDem belum menyatakan sikap berkoalisi dengan partai mana pun.
"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB partai tengah artinya masih ada partai tengah lain misalkan NasDem setuju jalan jadi," katanya.
Sementara itu, soal penjajakan untuk poros koalisi ini, Jazilul mengatakan, masih dalam tahap pendekatan. Ia mengibaratkan pendekatan itu dilakukan seperti orang yang sedang berpacaran.
"Biasanya penjajakan di Indonesia sifatnya pada kekeluargaan kultural gitu tidak straight, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu gitu kayak pacaran," ujarnya.
Soal Cak Imin yang ditawarkan sebagai capresnya, Jazilul menyebut hal itu bukan lah merupakan omong kosong. Menurutnya, banyak pengalaman figur dengan elektabilitas rendah justru menjadi presiden.
Baca Juga: Golkar Persilahkan PKB Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Asal...
"Dan kami sudah sering punya pengalaman begitu, meskipun waktu itu belum pemiliham langsung, Gus Dur itu tidak ada dalam survei Gus Dur itu akan jadi presiden."
Tag
Berita Terkait
-
Balik Logika Ketum PBNU yang Tegaskan NU Bukan Alat Politik, Waketum PKB: PKB Lah Alat Politik NU...
-
Ajak Masuk Partai, Demokrat Jakarta Siap Usung Anies - AHY Maju di Pilpres 2024
-
Elektabilitas Tinggi, Demokrat DKI Jakarta Sarankan Anies Masuk Partai
-
Petinggi PKB Tanggapi Permintaan Gus Yahya soal Tak Eksploitasi Nahdlatul Ulama demi Kepentingan Politik Identitas
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?