Ketiga insiden tersebut telah memicu debat panjang soal pengendalian senjata dan peran kesehatan mental dalam kekerasan bersenjata yang menghantui negara itu.
"Cukup, sudah cukup. Ini harus dihentikan. Rumah sakit adalah pilar masyarakat kita," kata Chip Kahn, kepala pelaksana Federasi Rumah Sakit Amerika, dalam pernyataan.
Pelaku di Oklahoma membeli senapan di sebuah toko lokal pada hari penembakan, kata otoritas.
Dia juga disebutkan membeli sepucuk pistol di sebuah rumah gadai tiga hari sebelumnya.
Tersangka memarkir kendaraannya di lantai dua tempat parkir yang terhubung dengan gedung Natalie, gedung kantor rumah sakit berlantai lima.
Dia lalu masuk melalui pintu lantai dua dan berjalan ke gedung itu, kata Franklin.
Polisi tiba di lokasi kejadian tiga menit setelah menerima panggilan pada Rabu pukul 16.53 (Kamis 03.53 WIB) tentang insiden yang terjadi di RS itu.
Petugas bergegas masuk ke dalam gedung dan mendengar suara tembakan dari lantai dua. Mereka menemukan para korban dan tersangka lima menit kemudian, kata kepala polisi.
Petugas di lokasi mengatakan mereka mendengar sebuah tembakan lima menit berikutnya, yang menurut Franklin berasal dari pelaku yang menembak dirinya sendiri.
Baca Juga: Setelah SD Texas, Ini 5 Fakta Penembakan Massal di Rumah Sakit Oklahoma
"Ketika kami menerima panggilan itu, kami datang dengan mengabaikan keselamatan kami sendiri dan kami masuk ke gedung itu untuk menghadapi ancaman. Filosofi kami adalah kami akan menghentikan ancaman itu dan kami akan melakukannya dengan cara apa pun yang diperlukan," kata Franklin. "Begitulah kami dilatih."
Kepala kepolisian itu tampaknya berusaha membandingkan kerja pasukannya dengan para petugas di Uvalde, Texas, pekan lalu, yang menunggu sekitar satu jam sebelum menyerbu ke dalam kelas, tempat penembak di sekolah itu membarikade dirinya.
Polisi dihujani kritik bahwa respons yang tertunda itu mungkin berakibat pada hilangnya nyawa belasan murid dan dua guru. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban Penembakan Brutal di AS
-
Setelah SD Texas, Ini 5 Fakta Penembakan Massal di Rumah Sakit Oklahoma
-
Marak Insiden Penembakan di AS, Kemlu Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban
-
Pelaku Penembakan Massal Di Rumah Sakit Oklahoma Ikut Tewas, Total 5 Orang Meninggal
-
Lagi, Terjadi Penembakan di Sebuah Klinik, Tiga Warga Amerika Serikat Dinyatakan Tewas
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan
-
Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap
-
Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS