Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap konsisten menjadi oposisi menjaga jalannya Pemerintahan Jokowi-Maruf hingga 2024 mendatang. Sikap tersebut dianggap menjadi pendongkrak suara PKS di Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pertanyaan mengenai bosan atau tidak menjadi oposisi.
"PKS yakin dengan sikap oposisi yang menjaga pemerintahan akan memberikan kenaikan suara di Pemilu 2024," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (3/6/2022).
Mardani merasa yakin, PKS akan berperan penting pada 2024 mendatang. Tentu menurutnya hal itu bisa diraih dengan berbagai catatan atau faktor. Salah satunya dengan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang tepat yang akan diusung di Pilpres 2024 nanti.
"Dengan pilihan capres yang tepat dan dukungan pileg yang naik insyaAllah PKS akan berperan penting di 2024," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani menegaskan, partai besutan Salim Segaf Aljufri dan Ahmad Syaikhu tersebut ingin memenangi Pileg dan Pilpres 2024 secara sekaligus.
"PKS ingin menang Pileg dan Pilpres," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan, partainya tidak mau lagi berada di luar pemerintahan pada 2024 mendatang. Untuk itu, PKS terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik mana pun asal tidak dikunci.
"Kami sudah tak mau lagi di luar pemerintahan. Kita ingin mengusung bukan lagi mendukung," kata Aboe kepada wartawan dikutip Senin (30/5/2022).
Aboe mengatakan, jika nanti berkoalisi, PKS harus diberikan kebebasan. Menurutnya, partai besutan Salim Segaf Aljufri tersebut tidak boleh dikunci dalam koalisi.
"Ajakan siapa saja boleh, welcome PKS. Tapi tidak boleh dikunci. PKS dilepas bebas," tuturnya.
Aboe mempersilakan jika partai-partai lain untuk bermain dalam koalisi. Begitu pun sebaliknya, menurutnya PKS harus dibebaskan dalam koalisi.
"Siapa pun yang ingin bermain silakan, mau kejar PKS inshallah siap tapi jangan kunci kami ngerti maksudnya ya," katanya.
Berita Terkait
-
Muncul Usulan Raffi Ahmad Capres PKS, Pengamat: Ini Langkah Cerdik Untuk Mencari Perhatian Publik
-
Tetapkan Biaya Haji Di Luar Kontrak, Legislator PKS Desak Pemerintah RI Kirim Surat Protes Ke Arab Saudi
-
Gugatan Presidential Threshold 20 Persen Sudah Rampung Disiapkan, PKS Tunggu Waktu yang Tepat Layangkan ke MK
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK