Suara.com - Pemerintah baru di Australia dari Partai Buruh mengatakan sudah waktunya untuk membicarakan kembali kemungkinan negara ini menjadi republik, terlepas dari Kerajaan Inggris.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Urusan Pembentukan Republik AustraliaMatt Thistlethwaite, yang jabatannya baru saja terbentuk dalam Pemerintahan PM Anthony Albanese.
Partai Buruh yang baru saja menang dalam Pemilu Federal pada 21 Mei menyatakan akan menggelar referendum untuk menentukan apakah Australia perlu meninggalkan sistem monarki di bawah Inggris yang berlaku saat ini.
Namun dikatakan, rencana referendum ini tidak akan dilakukan dalam masa pemerintahan tiga tahun ke depan, tapi dalam periode pemerintahan kedua bila Partai Buuruh kembali menang pemilu di tahun 2025.
Rencana perubahan bentuk negara menjadi republik pernah menjadi perdebatan sengit lebih dari 20 tahun lalu.
Bila terwujud, Australia akan menjadi republik dan memiliki kepala negara sendiri,tidak lagi mengikuti sistem kerajaan di mana kepala negaranya adalah ratu atau raja Inggris.
Namun referendum yang pernah digelar di tahun 1999 tersebut memutuskan bahwa Australia tetap menganut sistem monarki Inggris.
Di tahun 2022, masa kekuasaan Ratu Elizabeth sudah mencapai 70 tahun, dan akan diperingati besar-besaran dalam acara yang disebut Queen's Platinum Jubilee.
Namun kesehatan Ratu Elizabeth yang sekarang berusia 96 tahun terus menurun, dan banyak yang memperkirakan akan segera terjadi pergantian resmi dalam tahta kerajaan Inggris dalam waktu dekat.
Baca Juga: DPR Cecar Mentan: Kenapa Pilih ke Brasil Ketimbang Australia yang Sudah Bebas PMK
Menteri Matt Thistlethwaite mengatakan dukungan bagi pembentukan Republik Australia akan meningkat bila Ratu Elizabeth meninggal dunia.
"Di saat Ratu memasuki usia senja masa kekuasaannya, kita harus memberikan penghormatan terhadap apa yang sudah dilakukannya selama ini," katanya.
"Tetapi saya kira warga Australia mulai berpikir mengenai bagaimana negara kita selanjutnya," ujar Menteri Matt.
"Kita adalah bangsa yang independen. Kita memiliki identitas dan budayasendiri yang unik. Kita berada dalam kekuatan ekonomi besar di Asia Pasifik,"tambahnya.
"
"Saya kira sudah waktunya kita memulai pembicaraan serius mengenai masa depan kita sebagai negara setelah kekuasaan Ratu Elizabeth berakhir," kata Menteri Matt.
"Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga