6 Fakta Seputar Atribut Diduga Bendera HTI Muncul di Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

LSM Damai menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas apa yang terjadi dalam deklarasi dukungan Anies sebagai capres 2024-2029. LSM Damai diperiksa atas keberadaan empat bendera diduga atribut HTI.

4. Ada yang Mengaku Eks Anggota HTI

Acara yang dihadiri 250 orang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, ada nama Kartono yang merupakan eks narapidana terorisme. Selain itu, ada pihak lain yang mengaku sebagai eks anggota HTI dan eks anggota FPI.

 Kartono merupakan eks napiter yang baru bebas pada 17 Agustus 2021 tahun lalu. Dia menjalani masa penahanan di Lapas Kelas 1 Tangerang sejak tahun 2018 silam.

Kartono mengatakan, ada sebanyak 20 eks narapidana terorisme yang hadir pada hari ini. Dia juga tidak menyangka akan bertemu pihak lain yang merupakan eks HTI dan eks FPI.

"Kalau saya pribadi, memang sebelumnya tidak menduga bakal ada kumpul dari eks napiter, eks FPI, atau HTI," ucap Kartono di lokasi, Rabu (8/6/2022).

Salah satu peserta yang mengaku eks anggota HTI bernama Zainal Abidin mengatakan acara ini terselenggara sebagai respons atas kinerja Anies Baswedan sebagai Gubenur DKI Jakarta.

"Kenapa kami mendukung Pak Anies Baswedan? Pertama dalam kinerja di DKI sudah menjawab aspirasi umat Islam," kata Zainal Abidin.

5. Saling Mengingatkan

Baca Juga: Sebut Peserta Deklarasi Dukung Anies Presiden dari FPI Palsu, Novel Bamukmin: Pembusukan Opini

Ketegangan yang sempat mewarnai acara tersebut disebut sebagai upaya untuk saling mengingatkan. Maka, salah satu peserta eks anggota FPI bernama Alif Akbar meminta hal tersebut tak perlu dibesar-besarkan.

"Jadi itu bukan suatu hal yang menurut saya suatu hal yang sifatnya dibesar-besarkan. Itu bentuk kecintaan kami untuk saling mengingatkan. Jadi seperti itu," kata Alif Akbar.

6. Pemprov DKI Jakarta Tak Terlibat

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Pemprov tak pernah terlibat dalam acara dukungan Anies sebagai Capres 2024-2029. 

"Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung, kita harus independen mandiri dan netral. Namanya pemerintah pusat sampai daerah itu tidak berpolitik praktis," kata Ahmad Riza.

Kontributor : Lukman Hakim