Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon pernyataan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming yang memintanya untuk melanjutkan masa pemerintahan pada 2024 nanti.
Jokowi menegur Maming harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, sebab dirinya sudah menegaskan bahwa masa jabatan presiden sesuai konstitusi hanya dua periode atau 10 tahun.
"Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan, hati-hati, ini tahun politik, bapak ibu yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan, saya yang didemo," kata Jokowi dalam acara HUT HIPMI ke-50 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Jokowi mencontohkan, usul perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan sejumlah menteri lalu telah mengakibatkan demo besar-besaran terhadap dirinya.
"Kan kejadiannya sudah terjadi, sama, menyampaikan mantan ketua HIPMI Pak Menteri Investasi karena alasan ini-ini, lanjutkan. besoknya enggak ada sehari saya didemo besar-besaran. Loh, yang ngomong bukan saya, yang didemo saya, demo dong Pak Bahlil," ucapnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menilai, aspirasi untuk melanjutkan kinerja tersebut sebagai apresiasi terhadap program-program yang ia canangkan selama dua periode menjabat kepala negara, ia berharap program ini terus berkelanjutan.
"Pemimpinnya siapa pun terserah, tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya," tegas Jokowi.
Sebelumnya, Maming mengatakan, Jokowi adalah kader HIPMI pertama yang sukses menjadi Presiden Republik Indonesia sehingga pengaruhnya sangat kuat untuk mengarahkan para pengusaha muda di HIPMI, termasuk dalam urusan politik.
"Saya harus memberi keyakinan pada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa beliau adalah keluarga HIPMI, beliau adalah Presiden HIPMI yang pertama, apapun kebijakan beliau di 2024, kita keluarga HIPMI siap mendukung dan mengikuti apa petunjuk beliau, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan!," tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan Maming di depan Jokowi langsung yang turut didampingi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Berita Terkait
-
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia: Pak Jokowi Jangan Cepat Meninggalkan Kita, Lanjutkan!
-
Pertama Kalinya, Presiden Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Pesta Kesenian Bali
-
Ganjar Pranowo Diberi Nilai 6,5 Tapi Jokowi 7, Politisi PDIP Trimedya Panjaitan Ungkap Hal Ini
-
Kader PKS Dibully Gara-gara Salah Nulis Bahasa Inggris, Gus Nadir Beri Pembelaan dan Singgung Presiden Jokowi
-
Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng, Polri Klaim Awasi 17 Ribu Pasar Tradisional Setiap Hari
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal