Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon pernyataan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming yang memintanya untuk melanjutkan masa pemerintahan pada 2024 nanti.
Jokowi menegur Maming harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, sebab dirinya sudah menegaskan bahwa masa jabatan presiden sesuai konstitusi hanya dua periode atau 10 tahun.
"Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan, hati-hati, ini tahun politik, bapak ibu yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan, saya yang didemo," kata Jokowi dalam acara HUT HIPMI ke-50 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Jokowi mencontohkan, usul perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan sejumlah menteri lalu telah mengakibatkan demo besar-besaran terhadap dirinya.
"Kan kejadiannya sudah terjadi, sama, menyampaikan mantan ketua HIPMI Pak Menteri Investasi karena alasan ini-ini, lanjutkan. besoknya enggak ada sehari saya didemo besar-besaran. Loh, yang ngomong bukan saya, yang didemo saya, demo dong Pak Bahlil," ucapnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menilai, aspirasi untuk melanjutkan kinerja tersebut sebagai apresiasi terhadap program-program yang ia canangkan selama dua periode menjabat kepala negara, ia berharap program ini terus berkelanjutan.
"Pemimpinnya siapa pun terserah, tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya," tegas Jokowi.
Sebelumnya, Maming mengatakan, Jokowi adalah kader HIPMI pertama yang sukses menjadi Presiden Republik Indonesia sehingga pengaruhnya sangat kuat untuk mengarahkan para pengusaha muda di HIPMI, termasuk dalam urusan politik.
"Saya harus memberi keyakinan pada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa beliau adalah keluarga HIPMI, beliau adalah Presiden HIPMI yang pertama, apapun kebijakan beliau di 2024, kita keluarga HIPMI siap mendukung dan mengikuti apa petunjuk beliau, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan!," tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan Maming di depan Jokowi langsung yang turut didampingi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Berita Terkait
-
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia: Pak Jokowi Jangan Cepat Meninggalkan Kita, Lanjutkan!
-
Pertama Kalinya, Presiden Dipastikan Tak Hadiri Pembukaan Pesta Kesenian Bali
-
Ganjar Pranowo Diberi Nilai 6,5 Tapi Jokowi 7, Politisi PDIP Trimedya Panjaitan Ungkap Hal Ini
-
Kader PKS Dibully Gara-gara Salah Nulis Bahasa Inggris, Gus Nadir Beri Pembelaan dan Singgung Presiden Jokowi
-
Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng, Polri Klaim Awasi 17 Ribu Pasar Tradisional Setiap Hari
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara