Suara.com - Ketua Departemen Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS) Nabil Ahmad Fauzi angkat bicara soal kedekatan partainya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjajaki koalisi Pilpres 2024 disebut hanya sebagai gimmick politik untuk naikkan posisi tawar.
Nabil menyampaikan, kemesraan PKS dengan PKB hanya merupakan bentuk pendekatan saja. Pasalnya, PKS sadar harus berkoalisi untuk menghadapi Pipres 2024.
"Ya bagian dari pendekatan lah. Dengan posisi modal elektoral yang kami miliki, tentu pilihan yang rasional harus membangun koalisi," kata Nabil saat dihubungi, Senin (13/6/2022).
Nabil menyampaikan, kedekatan PKS-PKB memang coba dibangun lantaran banyak kesamaan antara dua partai tersebut. Kesamaan itu memudahkan dalam penjajakan koalisi.
"Kami juga sama-sama mengusung visi Islam Rahmatan Lil Alamin dan semangat kolaborasi bahwa membangun bangsa ini harus bersama-sama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nabil mengatakan, sejauh ini komunikasi pihaknya dengan PKB belangsung dengan sangat baik.
"PKS juga masih terus membangun komunikasi dengan semua partai, bahkan dengan teman-teman partai di KIB pun tetap berjalan," tandasnya.
Gimik Politik
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kedekatan PKS dengan PKB untuk membentuk koalisi dianggap sebagai gimmick politik saja. Menurutnya, kendekatan yang ditunjukan kedua partai politik tersebut hanya untuk provokasi dan propaganda.
Baca Juga: Sebut Koalisi PKB-PKS Belum Final, Cak Imin: Masih Proses Pendekatan Menuju Lamaran
"Saya kira ini hanya semacam propaganda untuk memprovokasi partai politik yang lain agar segera menentukan sikap. Sekaligus agar mereka melihat bahwa PKS dan PKB ini punya bergaining position yang harus didekati," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (10/6/2022).
Ia mengatakan, jika dipaksakan PKS-PKB berkoalisi tetap tidak bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil 20 persen. Setidaknya membutuhkan satu partai politik lagi untuk memenuhi hal tersebut.
"Sementara untuk bisa mengusung itu mereka minimal masih memerlukan satu partai politik lain. Nah satu parpol itu yang tersisa hanya Nasional Demokrat (NasDem) dan Demokrat," tuturnya.
Menurutnya, jika anggap saja Demokrat memilih bergabung dengan PKS-PKB maka hal tersebut jusru merugikan PKB. Pasalnya nanti PKB dianggap tak punya posisi tawar politik ke depannya.
"Anggap saja yang masuk PKS karena faktor kedekatan emosional begitu ya demokrat. Kalau Demokrat bergabung dengan PKS PKB maka bergaining posisi PKB menjadi hilang karena di sana ada Agus Harimurti Yudhoyono yang punya elektabilitas cukup tinggi melebihi Muhaimin Iskandar meskipun secara elektabilitas partai politik PKB cukup bagus," ujarnya.
Untuk itu, Dedi mengatakan, tak akan ada keuntungan yang bisa diraup PKB dalam koalisi tersebut. Satu-satunya keuntungan buat PKB adalah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah digagas Golkar, PAN dan PPP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu