Zulhas Disebut Bakal Jadi Menteri Jokowi, Bima Arya: Kami Serahkan ke Ketum

Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dikabarkan berpeluang menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Apalagi, politisi yang akarab disapa Zulhas itu memiliki kewenangan untuk memilih sendiri kader atau mengusulkan namanya menjadi menteri jika ada reshuffle kabinet.

Terkait itu, Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Zulhas, selaku ketum partai.

"Kemungkinan reshuffle segera dilaksanakan, kami telah menyiapkan kader, tentunya nama-nama itu ada di Ketua Umum," ujar Bima kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2022).

"Kami percayakan sepenuhnya ke ketua umum. Apakah ketua umum mengusulkan kader atau bahkan ketua umum sendiri itu kami serahkan sepenuhnya kepada ketua umum," Bima menambahkan.

Terkait Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berpeluang akan dijabat oleh Zulhas, Bima belum dapat memastikannya.

"Ya kami tidak bisa pastikan. Tapi di posisi manapun saya kira banyak kader yang siap dan kami mempercayakan sepenuhnya kepada ketua umum, itu poinnya" kata Bima.

Sebagaimana kabar yang berkembang, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu (15/6) pekan ini.

"Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun telah menyatakan partai-nya siap bekerja dengan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi bila terjadi "reshuffle" kabinet.

Baca Juga: Soal Isu Reshuffle Besok, Istana: Presiden Mau Ganti Kapan Saja Seterah

Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah Partai Amanat Nasional, karena partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu, pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Kala itu PAN bahkan diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi.

"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," jelas Pramono.