- KPF mengungkap massa terorganisir dan terorkestrasi dalam demonstrasi Agustus lalu, dipimpin mobil mewah.
- Massa suruhan dari Jabodetabek dan Jawa Barat diiming-imingi jarahan serta diminta menyiapkan bom molotov.
- KPF mendesak polisi menyelidiki dalang pergerakan massa yang diduga melakukan penjarahan anggota DPR RI.
Suara.com - Komisi Pencari Fakta (KPF) yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengungkap temuan dalam demonstrasi bulan Agustus lalu, menemukan tentang adanya massa suruhan dalam aksi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengatakan, dalam rangkaian investigasi yang dilakukan oleh pihaknya, ditemukan massa suruhan yang teroganisir sangat rapih dalam aksi demonstrasi Agustus lalu.
EKSKLUSIF SUARA: BOCAH-BOCAH DI SARANG POLISI: ASAL TANGKAP PERKARA AKSI AGUSTUS
“Kami justru menemukan dalam rangkaian investigasi kami terdapat massa suruhan, massa yang kemudian terorkestrasi bahkan dipimpin oleh ada mobil gitu ya Mercedes-Benz dan lain-lain,” kata Isnur, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).
Massa tersebut, datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandungm Cimahi, Cianjur, dan Sukabumi. Mereka mau melakukan aksi dalam rangkaian demo Agustus lalu, lantaran diming-imingi barang jarahan yang diorganisir.
EKSKLUSIF SUARA: CINTA DAN JARI YANG PATAH DI UTARA JAKARTA
Tak hanya itu, sejumlah dari massa yang tergabung itu juga diminta untuk menyiapkan molotov untuk mewarnai aksi mereka.
“Mereka datang dari Jakarta, dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cimahi, Cianjur, dan Sukabumi. Terdapat pula mereka yang nyiapin molotov,” kata Isnur.
EKSKLUSIF SUARA: BUKU PUTIH KAUM ANARKIS
Baca Juga: Eko Patrio dan Keluarga 'Siap' Kembali ke Rumah, Pasca Penjarahan 6 Bulan Lalu
Isnur menyampaikan, seharusnya pihak kepolisian melakukan investigasi terkait pergerakan yang mereka lalukan dan membongkar dalang yang menggerakan mereka.
“Justru mereka inilah yang harusnya diinvestigasi lebih lanjut siapa koordinatornya, siapa pelaksananya, siapa titik-titik simpulnya, bertemu di mana, menggunakan kendaraan bermotor sangat konvoi rapi ke sana ke mari,” ujarnya.
Kelompok ini juga disinyalir menjadi pelaku penjarahan di beberapa rumah para anggota DPR RI, mulai dari Sahroni, Uya Kuya, Eko, Nafal Urba sampai eks Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Isnur mengaku, jika pihak kepolisian memiliki niat untuk membongkar siapa dalang di balik aksi penjarahan tersebut maka bisa dilakukan dengan mudah. Sebab, wajah para pelaku sempat terekam dengan jelas.
“Itu sangat mudah ditelusuri gitu, gambar-gambarnya ada, videonya ada, orang-orangnya terekam dengan video. Harusnya mereka yang ditelusuri, dan bukan hanya pelaku lapangan,” ungkapnya
“Sekarang kan banyak tersangka pelaku lapangan belasan ya di tiap-tiap penjarahan tapi siapa yang memimpin mereka, siapa yang mengarahkan mereka itu harusnya dibawa ke ranah hukum agar terbukti bagaimana penjarahan terjadi,” imbuhnya menandaskan.
Diketahui bersama, Koalisi Pencari Fakta (KPF) Kerusuhan Agustus 2025 ini dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil. Di dalamnya terdapat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai penanggung jawab.
KPF melakukan penelusuran independen terhadap 115 berkas pemeriksaan kepolisian, ribuan data sumber terbuka, 63 informan, serta jejak peristiwa di 8 provinsi, 18 kota, dan 3 lokasi di luar negeri sejak September 2025 hingga Februari 2026.
Laporan ini menjawab empat mandat utama, yakni mencari penyebab demonstrasi dan eskalasi kekerasan, memetakan aksi dan respons para pihak, mengidentifikasi pola serta faktor pemicu dan akselerator, serta menelaah akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.
Berita Terkait
-
Eko Patrio dan Keluarga 'Siap' Kembali ke Rumah, Pasca Penjarahan 6 Bulan Lalu
-
Tiba-tiba Purbaya Singgung Demo Besar dan Penjarahan Rumah Sri Mulyani
-
Uya Kuya Selesaikan Tesis Hanya dalam Waktu 3 Bulan, Masuk Akal?
-
Pastikan Tak Ada Lagi Warga Ditahan Terkait Penjarahan di Sumut, Kapolri: Mereka Hanya Butuh Makanan
-
Menteri PMK Bantah Penjarahan Beras di Sibolga: Bantuan untuk Warga Banjir, Bukan Kerusuhan
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
Terkini
-
KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai
-
Respons Teror ke Ketua BEM UGM, Mensesneg: Kritik Sah Saja, Tapi Kedepankan Adab Ketimuran
-
Golkar Dukung Penuh Diplomasi 'Mengalir Tak Hanyut' Prabowo di AS
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Bukan Soal Beda Pendapat, Menkes Ungkap Alasan dr. Piprim Dipecat
-
1,7 Juta KPM Daerah Bencana Sumatra Terima Bansos
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta