Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Bima Arya mengungkapkan partainya melaksanakan pertemuan internal pada Selasa (14/6/2022).
Dia mengatakan salah satu agendanya membahas kabar PAN yang akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi.
"Katanya begitu siang ini pun ada pertemuan teman-teman lain, karena kami ditugaskan di sini ada kegiatan tetapi ada pertemuan lain membahas hal tertentu," kata Bima Arya kepada wartawan saat acara PAN Mimilih di Kantor DPP PAN, Jakarta Selartan, Selasa (14/6/2022).
Ketika ditanya lebih jauh terkait pertemuan tersebut terkait pembahasan PAN yang mendapat satu kursi menteri, Wali Kota Bogor pun langsung membenarkannya.
"Maksudnya ada pertemuan internal, saya kira membahas itu juga (PAN dapat kursi menteri)," jawab Bima.
Sementara itu berdasarkan kabar yang beredar di kalangan awak media, pada hari ini, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara.
Kemungkinan Zulhas dipanggil ke istana pun semakin mungkin, lantaran saat agenda konferensi pers PAN Memilih 2024 yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, orang nomor satu PAN tersebut tidak hadir. Padahal dalam undangan yang disebar kepada awak media, Zulhas diagendakan hadir dalam agenda tersebut.
Terpisah, Sekjen PAN, Eddy Soeparno ketika dikonfirmasi Suara.com terkait kabar tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini dituliskan.
Sebelumnya berkembang kabar, jika sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu (15/6/2022).
"Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," tambah Pramono.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun telah menyatakan partai-nya siap bekerja dengan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi bila terjadi reshuffle kabinet.
Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah PAN, karena partai yang dipimpin Zulhas tersebut pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
Kala itu, PAN diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi.
"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," jelas Pramono.
Biasanya Rabu Pon
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM