Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Bima Arya mengungkapkan partainya melaksanakan pertemuan internal pada Selasa (14/6/2022).
Dia mengatakan salah satu agendanya membahas kabar PAN yang akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi.
"Katanya begitu siang ini pun ada pertemuan teman-teman lain, karena kami ditugaskan di sini ada kegiatan tetapi ada pertemuan lain membahas hal tertentu," kata Bima Arya kepada wartawan saat acara PAN Mimilih di Kantor DPP PAN, Jakarta Selartan, Selasa (14/6/2022).
Ketika ditanya lebih jauh terkait pertemuan tersebut terkait pembahasan PAN yang mendapat satu kursi menteri, Wali Kota Bogor pun langsung membenarkannya.
"Maksudnya ada pertemuan internal, saya kira membahas itu juga (PAN dapat kursi menteri)," jawab Bima.
Sementara itu berdasarkan kabar yang beredar di kalangan awak media, pada hari ini, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara.
Kemungkinan Zulhas dipanggil ke istana pun semakin mungkin, lantaran saat agenda konferensi pers PAN Memilih 2024 yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, orang nomor satu PAN tersebut tidak hadir. Padahal dalam undangan yang disebar kepada awak media, Zulhas diagendakan hadir dalam agenda tersebut.
Terpisah, Sekjen PAN, Eddy Soeparno ketika dikonfirmasi Suara.com terkait kabar tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini dituliskan.
Sebelumnya berkembang kabar, jika sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu (15/6/2022).
"Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," tambah Pramono.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun telah menyatakan partai-nya siap bekerja dengan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi bila terjadi reshuffle kabinet.
Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah PAN, karena partai yang dipimpin Zulhas tersebut pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
Kala itu, PAN diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi.
"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," jelas Pramono.
Biasanya Rabu Pon
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan