Suara.com - Beberapa waktu lalu Tsamara Amany menjadi sorotan karena mengundurkan diri dari PSI. Tsamara bahkan langsung diserang hingga dituding sudah berpindah kubu.
Kala itu, cuitan lawas suami Tsamara yang memuji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dijadikan patokan publik untuk mengecam langkah pengunduran diri Tsamara dari PSI.
Kini Tsamara sudah kembali ke Indonesia dan hadir di podcast Deddy Corbuzier. Banyak hal Tsamara sampaikan di sana, termasuk mengklarifikasi perihal preferensi politiknya.
Kepada Deddy, Tsamara mengaku belum ada keinginan untuk kembali bergabung dengan partai politik.
"Kayaknya sih mungkin nggak lah (bergabung dengan partai politik di 2024)," kata Tsamara, dikutip Suara.com pada Kamis (16/6/2022). "Tapi aku pengin dukung again kandidat presiden yang bagus, karena buat aku Presiden Indonesia itu punya power yang luar biasa."
Ia lantas membahas beberapa kriteria presiden yang baik untuk memimpin Indonesia. "Kalau menurut aku gampangnya tiga," jelasnya.
Pentingnya Berkomitmen Terhadap Toleransi
Tsamara menegaskan Presiden Indonesia harus punya komitmen untuk menjunjung tinggi toleransi antarwarga, meliputi keagamaan, suku, dan ras yang sangat beragam di negara ini.
"Yang pertama dia punya komitmen terhadap toleransi," tegas Tsamara. "Gimana dia ada track record terhadap toleransinya, baik atau enggak."
Baca Juga: Mayoritas DPW NasDem Jagokan Anies Baswedan Jadi Capres di Pilpres 2024
"Karena kita hidup di negara yang sangat multikultural, multiagama, jadi penting untuk kita menjaga itu semua," sambungnya. "Dan komitmennya harus ditunjukkan sama presidennya dan track record-nya harus menunjukkan komitmennya."
Punya Kepedulian dan Peka Terhadap Isu Perempuan
"Yang memang serius, mungkin dia punya track record membantu (untuk) kebijakan-kebijakan pro perempuan," tegas Tsamara, menambahkan kriteria soal capres Indonesia yang baik.
Tsamara sendiri mengaku memang fokus pada isu-isu perempuan dan hal ini juga yang menjadi faktor penyebabnya hengkang dari PSI.
Harus Punya Track Record dan Hasil Kerja
Kriteria terakhir, capres yang baik harus mempunyai track record baik serta hasil kerja yang nyata. Sebab dua hal ini menjadi faktor untuk memprediksi kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
Tag
Berita Terkait
-
Mayoritas DPW NasDem Jagokan Anies Baswedan Jadi Capres di Pilpres 2024
-
Diusulkan DPW Partai Nasdem Jadi Capres 2024 Bareng Anies, Ganjar Pranowo: Saya PDI Perjuangan
-
Kerap Dicap Kadrun Pasca Keluar PSI, Ini Curhat Tsamara Amany ke Deddy Corbuzier
-
Waduh! Tsamara Amany Mengaku Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual, Ini yang Dibahas
-
Hadiri Konsolidasi di Sekolah Partai PDIP, Ganjar: Semua Harus Siap Mendukung Partai Hadapi Pemilu 2024
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless