Pemerintah Australia Akan Mendata Etnis Penduduknya

Suara.com - Pemerintah Australia mengumumkan akan mengumpulkan data etnis penduduk untuk bisa mengukur keberagaman warganya. Kurangnya pemahaman soal multikultural telah menghambat penanganan pandemi COVID-19.

Selama ini, pengukuran melalui Sensus Penduduk hanya menanyakan negara kelahiran dan bahasa yang digunakan di rumah oleh penduduk. Data inilah yang menjadi indikator keberagaman yang digunakan oleh lembaga pemerintah.

Namun, para pengamat menilai hal ini tidak memadai dalam menangkap keberagaman masyarakat. Salah satu sebabnya karena banyak penduduk dari berbagai latar belakang etnis telah lahir di Australia dan berbicara bahasa Inggris di rumah.

"Australia tidak secara efektif mengukur keberagaman masyarakatnya," kata Menteri Imigrasi Andrew Giles.

Dia mengakui kegagalan Australia mengumpulkan data tentang etnis atau ras penduduknya — tidak seperti AS, Kanada, dan Selandia Baru — adalah hambatan utara untuk memahami masalah yang dihadapi warga Australia yang multibudaya.

"Kita tidak mengumpulkan data yang memungkinkan untuk memahami representasi kelompok penduduk yang beragam," kata Menteri Giles kepada ABC News.

"Hal ini menjadi masalah besar selama pandemi, di mana kita melihat dampak yang sangat tidak merata, terutama dalam pelaksanaan vaksinasi," jelasnya.

Sebelumnya ABC melaporkan meskipun pemerintah federal telah berkomitmen mengambil data etnis selama vaksinasi COVID-19, namun hanya negara bagian Victoria yang telah melakukannya.

Data menunjukkan masyarakat pendatang yang beragam secara budaya dan bahasa lebih terpukul oleh pandemi, seperti yang terjadi di Sydney Barat dan Melbourne.

Baca Juga: PM Australia Anthony Albanese Pertimbangkan Undangan Presiden Ukraina

"Seseorang yang lahir di Timur Tengah terdampak 10 kali lebih mungkin meninggal selama pandemi daripada seseorang yang lahir di Australia," kata Menteri Giles.

Data Biro Statistik Australia (ABS) hingga Januari 2021 menunjukkan penduduk Australia yang lahir di Timur Tengah dan Afrika Utara punya kemungkinan 10 kali lebih besar  meninggal akibat COVID.

Sementara penduduk yang lahir di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Tengah, memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal dunia karena COVID.

"Itu contoh paling ekstrem dari kegagalan kita untuk memastikan bahwa semua penduduk diperhitungkan dan didukung melalui masa-masa sulit. Saya tidak ingin hal itu terjadi lagi," tegas Menteri Giles.

Ia menyebut pemerintah akan membentuk kelompok kerja yang bertugas mengembangkan standar nasional untuk kegiatan pengumpulan data etnis dan keberagaman masyarakat Australia.

Ketua Federasi Dewan Masyarakat Etnis Australia Mohammad al-Khafaji menyambut baik rencana pemerintah.