Menurut dia, pandemi COVID telah mengungkapkan adanya hambatan sistemik dalam penanganan akibat kurangnya pemahaman tentang keberagaman masyarakat.
"Kami telah menyerukan pentingnya pemahaman ini sejak beberapa tahun terakhir," katanya.
"Jika Anda tidak dihitung, Anda tak tahu bahwa Anda eksis. Program dan kebijakan tidak akan mencerminkan keberagaman Australia saat ini," ujar Al-Khafaji.
Menjelang Sensus Penduduk 2021, warga dari latar belakang etnis minoritas Kepulauan Asia dan Pasifik menyatakan bahwa Biro Statistik Australia tidak secara akurat menangkap identitas leluhur mereka.
Menteri Giles mengakui data yang ada saat ini tidak tepat, karena informasi tentang tempat kelahiran tidak mampu menceritakan secara lengkap tentang orang yang bersangkutan, serta bagaimana dia mengidentifikasi dirinya.
Perlunya data tentang rasisme
Sementara itu Komisiner Diskriminasi Rasial pada Komnas HAM Australia, Chin Tan, juga menyambut baik rencana pemerintah ini.
"Kita sekarang mengarah ke wilayah yang seharusnya sudah kita tangani sejak lama," kata Chin Tan.
"Ini langkah positif untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang akan mendukung masyarakat multikultural dan mendukung Australia dalam memajukan multikulturalisme," ujarnya.
Dia mengatakan Komnas HAM ingin melihat pengumpulan data yang lebih besar tentang masalah ras dan rasisme.
Baca Juga: PM Australia Anthony Albanese Pertimbangkan Undangan Presiden Ukraina
Menurut Chin, Australia masih tertinggal jauh dari negara lain dalam kebijakan dan program multikultural.
"Masa depan multikultural kita perlu ditingkatkan dan semakin diperkuat," katanya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.
Berita Terkait
-
AllianzGI Indonesia Perluas Akses Solusi Investasi Global Berbasis USD
-
Dari UMKM ke Standar Global, Ketika Industri Kosmetik Lokal Didorong Naik Kelas
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Bojan Hodak Bawa Kabar Baik Jelang Persib vs PSBS Biak, Apa Itu?
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial