Menurut dia, pandemi COVID telah mengungkapkan adanya hambatan sistemik dalam penanganan akibat kurangnya pemahaman tentang keberagaman masyarakat.
"Kami telah menyerukan pentingnya pemahaman ini sejak beberapa tahun terakhir," katanya.
"Jika Anda tidak dihitung, Anda tak tahu bahwa Anda eksis. Program dan kebijakan tidak akan mencerminkan keberagaman Australia saat ini," ujar Al-Khafaji.
Menjelang Sensus Penduduk 2021, warga dari latar belakang etnis minoritas Kepulauan Asia dan Pasifik menyatakan bahwa Biro Statistik Australia tidak secara akurat menangkap identitas leluhur mereka.
Menteri Giles mengakui data yang ada saat ini tidak tepat, karena informasi tentang tempat kelahiran tidak mampu menceritakan secara lengkap tentang orang yang bersangkutan, serta bagaimana dia mengidentifikasi dirinya.
Perlunya data tentang rasisme
Sementara itu Komisiner Diskriminasi Rasial pada Komnas HAM Australia, Chin Tan, juga menyambut baik rencana pemerintah ini.
"Kita sekarang mengarah ke wilayah yang seharusnya sudah kita tangani sejak lama," kata Chin Tan.
"Ini langkah positif untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang akan mendukung masyarakat multikultural dan mendukung Australia dalam memajukan multikulturalisme," ujarnya.
Dia mengatakan Komnas HAM ingin melihat pengumpulan data yang lebih besar tentang masalah ras dan rasisme.
Baca Juga: PM Australia Anthony Albanese Pertimbangkan Undangan Presiden Ukraina
Menurut Chin, Australia masih tertinggal jauh dari negara lain dalam kebijakan dan program multikultural.
"Masa depan multikultural kita perlu ditingkatkan dan semakin diperkuat," katanya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga