Suara.com - Sejumlah massa mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut dibukanya draf RKUHP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022) belum juga ditemui perwakilan dari DPR RI untuk difasilitasi audiensi. Terlebih Ketua DPR RI Puan Maharani belum terlihat tanda-tanda temui massa.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi setidaknya aksi yang digelar mahasiswa ini sudah berjalan memasuki tiga jam.
Massa mahasiswa sepanjang aksi digelar terus menyampaikan orasi demi orasinya menegaskan sejumlah tuntutannya. Terutama meminta Puan Maharani datang menemui massa aksi. Namun Puan dan perwakilan DPR RI lainnya tak kunjung juga menemui massa memberikan fasilitas audiensi.
Perwakilan massa mahasiswa pun kemudian mendatangi pintu kecil tempat pegawai masuk berjalan kaki. Di sana mereka meminta kejelasan soal kehadiran Puan Maharani.
Adapun terlihat dengan dikawal oleh sejumlah petugas pengamanan dalam DPR RI atau Pamdal DPR RI, seorang yang mengaku dari pihak Sekretariat Jenderal DPR RI bagian hubungan masyarakat mengatakan bahwa pihaknya sudah mengupayakan mengabulkan tuntutan.
Hanya saja menurutnya pihaknya mengatakan, Puan belum bisa menemui massa.
"Kami sudah upayakan dan usahakan. Namun hari ini belum bisa," kata Rusdiana staf humas Kesetjenan DPR RI.
Adapun perwakilan massa yakni Ketua BEM UI Bayu Satria nampak tidak puas mendengar penjelasan tersebut. Ia pun dan beberapa massa yang lain mendorong-dorong pintu sebagai tanda kekecewaan.
Sebelumnya massa juga sempat melajukan aksi bakar sampah plastik di depan Gedung DPR RI. Lalu api sempat dipadamkan oleh aparat.
Aksi Kedua
Sebelumnya pada Selasa (21/6/2022) pekan lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini telah menggelar aksi demonstrasi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menggelar aksi tersebut karena menilai adanya pasal-pasal bermasalah dalam draf RKUHP.
Ketika itu, aksi demonstrasi ini juga digelar sebagai perayaan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang ke 61.
"Hadiah ulang tahun Presiden Jokowi: Somasi RKUHP," kata Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam pernyataan sikapnya.
Dalam keterangannya, mereka mengultimatum Presiden Jokowi dan DPR untuk segera membuka draf RKUHP dalam kurun waktu 7x24 jam. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan mereka memastikan akan menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar lagi.
Berikut isi pernyataan sikap Aliansi Nasional Reformasi KUHP:
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terkini
-
Netanyahu Sudah Tewas? Video Terbaru Memperkuat Penggunaan AI: Ada Keanehan di Isi Kopi
-
Fakta Unik Pulau Kharg Iran, Target Utama Pengeboman Terdahsyat Militer Amerika Serikat
-
Program Pemagangan Nasional Kemnaker Perkuat Keterampilan dan Pengalaman Kerja Peserta
-
Strategi Kemnaker Menekan Angka Kecelakaan Kerja melalui Penguatan Ahli K3
-
Viral Lele Mentah, SPPG di Pamekasan Boleh Beroperasi Kembali jika Sudah Ada Perbaikan
-
Wajib Vaksin Sebelum Mudik Lebaran! IDAI Ingatkan Risiko Campak Meningkat Saat Libur Panjang
-
Pemerintah Bangun Ratusan Toilet dan Revitalisasi Sekolah di Kawasan Transmigrasi
-
Polda Metro Jaya Buka Posko Khusus, Cari Saksi Teror Air Keras Aktivis KontraS
-
Prabowo Instruksikan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
PVRI Kritik Pernyataan 'Antikritik' Prabowo Usai Insiden Penyiraman Air Keras: Ini Sinyal Represif!