Suara.com - Nelayan Muaragembong tak bisa cari ikan karena kesulitan dapat solar subsidi. Mereka tak bisa melaut.
Jumlahnya bahkan sampai ribuan orang. Mereka ada di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Para nelayan sudah tidak melaut selama sepekan terakhir.
"Di Desa Pantai Bahagia saja, ada 1.500 nelayan yang pendapatannya menurun drastis karena tidak bisa melaut lantaran tidak mendapatkan BBM bersubsidi," kata Sekretaris Desa Pantai Bahagia Ahmad Qurtubi di Kabupaten Bekasi, Rabu.
Dia mengatakan nelayan di wilayahnya membeli BBM di SPBU Batujaya, Kabupaten Karawang namun saat ini pihak SPBU tidak bisa melayani mereka karena mengalami kelebihan penjualan dari sektor pertanian.
"Di Muaragembong tidak ada SPBU, jadi nelayan biasanya beli BBM bersubsidi di Batujaya Karawang, nah sekarang mereka kesulitan melaut karena tidak bisa mendapatkan BBM," katanya.
Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan surat permohonan pembangunan SPBU khusus untuk nelayan kepada Dinas Pertanian, Pemkab Bekasi, dan BP Migas yang rencananya berlokasi di Desa Pantai Bahagia atau Desa Pantai Mekar namun hingga kini belum terealisasi.
"Nelayan yang menggunakan perahu jenis ketinting butuh lebih 10 liter pertalite per hari, kalau yang pakai perahu jenis jukung butuh 30 sampai 40 liter solar per hari, makanya kami minta supaya dibangun SPBU khusus untuk nelayan, karena tidak bisa melaut akan berdampak pada pendapatan nelayan," katanya.
Camat Muaragembong Lukman Hakim membenarkan hingga saat ini di wilayahnya tidak ada SPBU.
Baca Juga: 5 Jenis Makanan yang Dapat Menyebabkan Reaksi Alergi
Kondisi itu pun menjadi salah satu penyebab ribuan nelayan sulit melaut jika tidak bisa mendapat pasokan BBM bersubsidi dari SPBU Batujaya Karawang.
"Surat permohonan pembangunan SPBU akan kami sampaikan kembali ke Pak Pj (Penjabat) Bupati Bekasi, draft-nya sudah ada. Jadi memang alasan utamanya karena nelayan kesulitan mendapatkan BBM solar bersubsidi," katanya.
Selain permohonan pembangunan SPBU, pihak kecamatan juga mengusulkan untuk mengaktifkan kembali fasilitas penyalur BBM bersubsidi yang telah vakum lebih dari 10 tahun lamanya.
"Fasilitas penyalur BBM ini dulu sudah ada, tiba-tiba berhenti, tidak tahu sebabnya, ini supaya diaktifkan kembali. Jadi selain SPBU untuk umum, juga untuk nelayan, karena ini untuk perekonomian nelayan kami juga," kata Lukman. (Antara)
Berita Terkait
-
Namanya Terseret Pusaran Kasus Korupsi MBG, Kapolres Metro Bekasi Akhirnya Buka Suara
-
Rumah Mewah Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Segera Dilelang KPK
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
BBM Non-Subsidi Naik, Harga Pertamax Kini Tembus Rp16.250 per Liter
-
Wali Kota Bekasi Telepon Langsung Pramono, Minta Subsidi Transjabodetabek Tak Dipangkas
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang