Suara.com - Kementerian Pertanian tetapkan Lombok Tengah masuk sebagai daerah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Dinas Pertanian dan Peternakan pun memperketat pergerakan ternak di sana saat ini.
Berdasarkan keputusan tersebut, semua pasar tidak boleh dibuka guna membatasi penggerakan ternak yang terkena wabah PMK.
Sehingga pemerintah daerah juga hingga saat ini masih menutup semua pasar hewan dalam rangka mencegah penyebaran wabah PMK.
"Sesuai keputusan Kementerian Pertanian wilayah NTB termasuk Lombok Tengah ditetapkan sebagai daerah PMK," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Taufikurahman di Praya, Kamis.
"Pasar hewan masih ditutup hingga saat ini," katanya.
Sementara itu, untuk warga yang membutuhkan ternak hewan kurban baik itu sapi maupun kambing, telah disiapkan di beberapa kios penjualan hewan kurban yang ada di wilayah Lombok Tengah.
Sementara itu kapasitas kios hewan kurban yang dibuka itu untuk kambing bisa mencapai 50 ekor dan ternak sapi bisa mencapai 20 ekor.
"Kebutuhan hewan kurban di Lombok Tengah dipastikan aman," katanya.
Ia menambahkan kasus PMK di Lombok Tengah saat ini terus meningkat, berdasarkan data jumlah telah mencapai 20055 ekor.
Baca Juga: PMK Serang Ternak, Dokter Hewan Sarankan Iduladha Lakukan Kurban Online
Sedangkan jumlah ternak yang telah sembuh itu sebanyak 9.886 ekor yang tersebar di 12 Kecamatan.
"Yang masih dalam tahap pengobatan sekitar 11 ribu ekor," katanya.
Ternak yang mati terkena wabah PMK di Lombok Tengah hingga saat ini tidak ada, namun belasan anak ternak mati akibat dampak dari PMK yang saat ini terus melonjak.
"Sekitar 20 ekor ternak mati karena penyakit kembung atau bloat. Ternak mati itu memang sebelumnya terkena PMK, namun telah sembuh," katanya.
Untuk mencegah penyebaran wabah PMK tersebut, pihaknya saat ini terus melakukan pengobatan dan penyuntikan vaksinasi PMK kepada ternak yang sehat sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
"Vaksinasi tahap pertama telah selesai dilakukan di satu Desa di Kecamatan Pujut. Sedangkan tahap selanjutnya masih menunggu vaksin dari pemerintah Provinsi NTB," demikian Lalu Taufikurahman. (Antara)
Berita Terkait
-
Menko PMK Pratikno Ajak Masyarakat Aktif Perangi TBC: Cegah Indonesia Jadi Peringkat Satu Dunia!
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Menuju Indonesia Bebas Pasung, Kemenko PMK Bentuk Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Nasional
-
100 Ribu WNI Terjebak di Kamboja, Cak Imin: Jangan ke Sana Lagi!
-
Kinerja Mentan Amran Sulaiman Masuk Daftar Terbaik Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?