Suara.com - Kondisi warga negara Indonesia atau WNI di Sri Lanka baik-baik saja. Mereka dalam kondisi aman menyusul unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota Kolombo.
Sebelumnya, selama krisis ekonomi berlangsung di Sri Lanka, KBRI juga menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis.
Pada 9 Juli 2022 berlangsung unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka yang menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.
“KBRI Kolombo mencatat terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin malam.
Para pengunjuk rasa telah menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan juga menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green—area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa.
“Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai objek-objek tersebut, situasi keamanan secara umum di Kota Kolombo dapat dikatakan masih kondusif,” ujar Judha.
Terdapat sejumlah korban luka akibat unjuk rasa tersebut tetapi tidak dilaporkan adanya korban jiwa.
“Tidak terdapat informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut,” kata Judha.
Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, KBRI Kolombo menyampaikan imbauan bagi WNI untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa kecuali untuk hal-hal yang esensial; menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Negara Hancur-hancuran, Detik-detik Warga Sri Lanka Serbu Kediaman Presiden dan PM Sri Lanka
Selanjutnya, WNI juga diimbau untuk tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa serta segera menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan langsung di nomor (94) 77 277 3123. (Antara)
Berita Terkait
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
Uya Kuya Ikut Turun Tangan, Kasus Penyiksaan Brutal WNI di Malaysia Libatkan Tiga WNI
-
Pemerintah Malaysia Langsung Bergerak Usai Relawan Diculik Israel saat Kirim Bantuan ke Gaza
-
Naturalisasi Atlet Timnas Secepat Kilat, Kenapa Anak Keturunan WNI Malah Terancam Jadi Stateless?
-
Misteri Ijazah Gibran 'Go International', Kini Jadi Gosip Panas WNI di Australia!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan