Suara.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman baru-baru ini telah mengajukan seluruh data kepala keluarga miskin (KK) warganya. Hal ini dilakukan agar mereka bisa menjadi penerima manfaat bantuan set top box (STB) televisi digital dari pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman, Eka Surya Mahantara mengatakan, pemerintah memang belum memberi kepastian terkait kriteria KK warga Sleman yang bisa mendapat bantuan STB.
"Saat ini memang belum ada kepastian terkait kriteria KK yang bisa menerima manfaat bantuan STB, namun kami akan ajukan semua data KK miskin dari Dinas Sosial Sleman untuk menerima bantuan," kata Eka di Sleman, Selasa (12/7/2022).
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, jumlah KK miskin di daerah itu yang diajukan mencapai sekitar 33 ribu keluarga.
"Sehingga, jumlah ini yang akan kami ajukan ke pusat untuk memperoleh bantuan STB TV digital," lanjut Eka.
Eka menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi yang detail terkait bantuan STB tersebut, termasuk mekanisme pendistribusiannya.
"Belum ada informasi detail terkait kapan bantuan tersebut didistribusikan ke daerah, kemudian apakah pendistribusian tersebut dilakukan sekaligus atau bertahap," jelasnya.
Eka mengatakan informasi detail tersebut cukup penting karena juga akan menjadi acuan tiap daerah dalam mekanisme distribusi STB ke penerima manfaat.
"Sampai saat ini, untuk persyaratan detail bagi penerima manfaat juga belum ada informasi. Meski demikian, dalam waktu dekat ini kami akan segera mengirimkan surat Bupati Sleman terkait data KK miskin untuk penerima STB ke Kementerian Kominfo," katanya.
Baca Juga: Kalah Agregat 0-6 dari Borneo FC, Kelemahan PSS Sleman Tersibak Jelang Liga 1 2022/2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Samsul Bakri mengatakan meskipun semua data KK miskin dikirimkan untuk menerima bantuan STB, nantinya tetap akan menyesuaikan kondisi di lapangan.
"Yang jelas KK miskin tersebut juga harus tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan memiliki perangkat TV analog di rumahnya untuk memudahkan menangkap siaran TV digital," katanya.
Ia mengatakan selain itu nanti bantuan, juga akan diberikan kepada penerima manfaat yang di wilayahnya terjangkau sinyal TV digital tanpa gangguan.
"Bantuan didistribusikan untuk KK kurang mampu di wilayah yang sudah terjangkau sinyal TV digital," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Kalah Agregat 0-6 dari Borneo FC, Kelemahan PSS Sleman Tersibak Jelang Liga 1 2022/2023
-
Tumbangkan PSS 4-0 di Stadion Segiri, Borneo FC Melaju ke Babak Final Piala Presiden 2022
-
Permak PSS dengan Agregat 6-0, Borneo FC Samarinda Lolos ke Final Piala Presiden
-
Link Live Streaming Borneo FC Samarinda vs PSS Sleman di Semifinal Piala Presiden 2022
-
Cerita Pandi, Peternak Asal Sleman yang Sapi Miliknya Dibeli Raffi Ahmad hingga Anies Baswedan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan
-
IHSG Tertekan, Rupiah Melemah, Pegiat ke Purbaya: Tugasmu Berat, Lawan Kesongonganmu