Suara.com - Tekanan terhadap seorang menteri pemerintah Macron untuk mengundurkan diri semakin meningkat setelah ia menyampaikan pernyataan yang dinilai menstigmatisasi homoseksualitas dan orang-orang LGBTQ.
Pernyataan Caroline Cayeux telah menyakiti dan menimbulkan kemarahan banyak orang, termasuk mitra-mitranya, dan mendorong dialog yang lebih luas tentang sikap diskriminatif yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang yang berkuasa.
Lebih dari 100 tokoh terkemuka menerbitkan seruan mundur di suratkabar Journal du Dimanche, dan mempertanyakan mengapa ia masih duduk di pemerintahan. Mereka yang menandatangani seruan itu mencakup sejumlah anggota parlemen, pejabat senior, peraih medali Olimpiade, dokter, artis, mantan perdana menteri, mantan penasehat utama Macron dan beberapa orang lain dalam kubu politik Macron.
Dalam sebuah wawancara minggu ini tentang tentangan terhadap undang-undang Prancis tahun 2013 yang mengizinkan pernikahan sesama jenis dan adopsi gay, Cayeux mengatakan tindakan itu “melawan alam.”
Berbicara di radio pemerintah Public Senat Selasa lalu (12/7), Cayeux mengatakan ia telah dinilai berprasangka. “Saya bersikukuh mempertahankan pernyataan saya. Saya selalu mengatakan jika undang-undang itu diberlakukan maka saya akan menerapkannya. Saya punya banyak teman diantara 'orang-orang itu,' tetapi kini saya menjadi sasaran pengadilan yang tidak adil. Ini membuat saya kesal.”
Pernyataannya tentang “those people” atau “orang-orang itu” dalam wawancara itu kembali memicu gelombang protes di kalangan orang-orang LBGTQ dan mereka yang berjuang melawan diskriminasi dan pelecehan, dan memicu seruan agar ia segera mengundurkan diri.
Sebuah gugatan hukum juga telah diajukan terhadapnya karena penghinaan publik.
Cayeux kemudian menyampaikan penyesalannya lewat Twitter dengan mengatakan kata-katanya “tidak pantas,” dan mengirim surat permintaan maaf kepada kelompok-kelompok anti-diskriminasi. Ia mengatakan kepada suratkabar Le Parisien bahwa pernyataannya “sama sekali tidak mencerminkan pandangannya.”
Banyak yang mempertanyakan ketulusan perubahan sikapnya dan mengatakan bahwa kerusakan sudah terjadi.
Baca Juga: Kisah Miss Universe Pertama Bhutan yang Akui Menjadi Bagian dari Komunitas LGBTQ+
“Bagaimana kita bisa percaya bahwa pemerintah akan menghormati kesetaraan bagi semua orang, akan berkomitmen untuk memerangi diskriminasi dan menjamin kesetaraan gender?” demikian petikan beberapa pertanyaan dalam suatu petisi di dunia maya oleh kelompok-kelompok LGBTQ yang menuntut pengunduran diri Cayeux dan dua pejabat lain yang menentang undang-undang perkawinan sesama jenis. Petisi itu menyebut mereka sebagai “juru bicara kebencian dan penolakan.”
Tetapi Perdana Menteri Elisabeth Borne tampaknya mendukung Cayeux. Berbicara Jumat lalu (15/7), ia mengatakan pernyataan Cayeux itu “ceroboh” tetapi menyambut permintaan maaf yang disampaikan. Borne mengatakan ke depan Cayeux akan “hati-hati” ketika mendukung upaya melawan diskriminasi anti-LGBTQ.
Isu ini telah memecah belah pemerintahan ketika Macron secara politik berada dalam posisi sangat lemah setelah kehilangan mayoritas di parlemen. (Sumber: VOA)
Berita Terkait
-
Kisah Miss Universe Pertama Bhutan yang Akui Menjadi Bagian dari Komunitas LGBTQ+
-
Wanita Ini Ditinggal Sang Suami, Alasannya Bikin Sakit Hati Keluarga
-
Film Lokal Indonesia yang Angkat Tema LGBT
-
Manfaatkan Aplikasi Kencan, Pelaku Sindikat Penipuan di Senen Target Korban LGBT
-
Heboh! Marvel Comics Bakal Kenalkan Spider-Man Gay Pertama Mereka
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba