Suara.com - Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta menjalankan berbagai program strategis. Salah satu penjabaran dari program-program strategis tersebut adalah Kegiatan Panen Padi Bersama.
Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan, kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan dan apresiasi Pemprov DKI kepada para petani di Jakarta. Karena itu, baru-baru ini diadakan kegiatan panen padi bersama di Rorotan, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, diselenggarakan juga Pameran Produk Tani yang tergabung dalam Jakpreneur berupa beras, telur asin, dan aneka minuman.
“Padi yang dipanen merupakan varietas Ciherang yang ditanam oleh Kelompok Tani Maju Bersama di Rorotan, Jakarta Utara. Adapun total luas panen kurang lebih 32 hektare, dengan potensi produksi mencapai 208 ton. Hasil panen padi sebagian akan dijual kepada PT Food Station Tjipinang Jaya berupa gabah kering panen sejumlah 8 ton,” kata Suharini.
Suharini menjelaskan, untuk mekanisme pemenuhan pasokan pangan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). OPD bertugas untuk menghitung kebutuhan pangan dan menciptakan program kerja, sedangkan BUMD menyediakan bahan pangan.
“BUMD memiliki peran penyediaan pangan dan pendistribusian pangan. Penyediaan pangan dilakukan dengan kerja sama antardaerah. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BUMD antara lain contract farming, standby buyer, pembiayaan kemitraan, maklon produksi, dan sistem resi gudang. BUMD juga bekerja sama dengan BUMN maupun pihak swasta,” ucap Suharini.
Ia menuturkan, ada beberapa daerah penghasil beras yang telah melakukan MoU dengan Jakarta untuk mendukung ketersediaan beras berkualitas bagi warga Jakarta. Kerja sama bussines to bussines (B2B) antardaerah dengan BUMD pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, untuk komoditas beras dengan berbagai provinsi di Indonesia, di antaranya Sumatra Barat (Solok), Jawa Barat (Karawang), Jawa Tengah (Cilacap). Selain beras, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD pangannya (PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya) juga telah melaksanakan kerja sama pengadaan pangan dengan daerah lain untuk komoditas telur ayam seperti Jawa Timur (Blitar) dan Banten (Serang), cabai di antaranya Jawa Barat (Subang) dan Magelang (Jawa Tengah), bawang merah misalnya Yogyakarta, serta daging ayam contohnya Lampung dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Suharini, kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat lebih mendorong kesejahteraan petani melalui kepastian harga dan kepastian pasar (kepastian pembelian produk petani). Harga disepakati bersama oleh para pihak di awal kerja sama, sehingga para pihak memiliki kewajiban mengikat yang harus dipenuhi.
“Pemprov melalui PT Food Station Tjipinang Jaya juga memiliki program peningkatan kesejahteraan petani dan pemenuhan pasokan bahan baku, dengan memotong rantai pasok melalui pembiayaan sarana produksi, pendampingan mutu benih dan cara budi daya, serta penambahan teknologi budi daya untuk peningkatan produksi,” terangnya.
Sementara itu, untuk pengawasan mutu pangan, Pemprov DKI melalui dua tahap. Pertama, pengawasan keamanan pangan sebelum diedarkan (pre-market). Ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan yang dilakukan sebelum pangan diedarkan kepada konsumen akhir (saat produksi, panen, grading dan packing). Kedua, pengawasan keamanan pangan di peredaran (post-market). Ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap pangan yang ada di peredaran (pasar tradisional, pasar induk, serta pasar retail modern).
Baca Juga: Koordinasi Perlu Ditingkatkan untuk Menyukseskan Food Estate
Suharini mengungkapkan, kegiatan pengawasan pangan terpadu merupakan pengawasan post-market dengan cara mengambil sampel komoditas pertanian (beras, buah-buahan, sayur), peternakan (ayam, daging sapi), dan perikanan (produk segar, produk olahan), kemudian diuji dengan metode uji cepat (rapid test). Parameter uji adalah formalin, klorin, residu pestisida, serta kebusukan.
Berita Terkait
-
Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Sungguh-sungguh Antisipasi Krisis Pangan dan Energi
-
Pemerintah Alokasikan Anggaran 25 Triliun untuk Subsidi Pupuk 16 Juta Petani
-
Beban Negara Miskin Kian Berat karena Inflasi, IMF Temui Jokowi untuk Sampaikan Ini
-
Megawati Yakin Indonesia Bisa Hadir Sebagai Lumbung Pangan Dunia
-
Sedang Menghantui Dunia, Megawati: Kita Berharap Indonesia Terhindar dari Ancaman Krisis Pangan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya