Suara.com - Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menyoroti soal ramainya warga dari luar daerah dengan sebutan Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok (SCBD) yang kerap nongkrong di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Pasalnya, saat ini angka penularan Covid-19 di ibu kota tengah meroket.
Kenneth meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuat terobosan dengan membuka pelayanan gerai vaksin Covid-19 disekitaran Sudirman, tepatnya di lokasi nongkrong remaja 'SCBD'. Bahkan, jika perlu Pemprov DKI membuat aturan wajib vaksin bagi mereka yang nongkrong di Dukuh Atas.
"Kita anggap saja kondisi terburuk bahwa mereka semuanya belum divaksin, bukan mau suudzon yah. Buat saja aturan jika ingin nongkrong di kawasan Sudirman harus sudah vaksin 1,2 dan booster," ujar Kenneth kepada wartawan, Jumat (22/7/2022).
Anggota Komisi D DPRD DKI ini juga mengingatkan agar bocah 'SCBD' itu tetap taat protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19. Apalagi kerumunan yang muncul karena kegiatan yang dikenal "Citayam Fashion Week" itu cukup besar.
"Saya tidak anti kreativitas, silahkan adik-adik bermain di wilayah Sudirman, tapi saya mohon tolong dijaga prokesnya, apalagi sekarang masih pandemi dan terjadi kerumunan seperti ini," tuturnya.
Saya berharap adik-adik 'SCBD' dapat memahami kondisi yang saat ini sedang melanda Jakarta bahwa telah terjadi peningkatan kasus Covid-19," tambahnya menjelaskan.
Bahkan jika perlu, Dinkes DKI juga harus menggelar tes swab rutin di kawasan Stasiun BNI City itu. Tujuannya untuk mencegah munculnya klaster baru Dukuh Atas karena ramainya warga yang nongkrong.
"Kemudian pertanyaan saya berikutnya apakah di lingkungan wilayah ini sudah terpasang pelayanan Peduli Lindungi? Kalau belum yah segera di pasang. Saya berharap saran saya ini didengar, jangan sampai nanti sudah kejadian yang enggak enak baru ujung-ujungnya main salah-salahan."
Baca Juga: Putus Sekolah, Remaja Asal Samarinda Ini Rela Merantau ke Makassar Jadi Badut Jalanan
Berita Terkait
-
PDIP Minta Jokowi Umumkan Nama Pengganti Tjahjo Kumolo Usai 40 Hari Masa Berkabung
-
Sekjen PDIP: Kita Bisa Menang Tiga Kali Pemilu, Kalau Diizinkan Rakyat
-
Covid-19 Melonjak, Kenneth PDIP Desak Anies Kembali Terapkan PSBB Ketat
-
Di Kantor DPD PDIP DKI, Hasto Lempar Sindiran Tanya Apa Prestasi Anies: Pasti Bingung Jawabnya
-
Sejarah Peristiwa Kudatuli, Komnas HAM Didesak Usut Tragedi di Kantor PDIP
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga