Suara.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan deklarasi berkoalisi di Pilpres 2024. Namun, yang menjadi pertanyaan siapa figur yang akan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya.
Berdasarkan peluang dua tokoh yang kerap didorong maju dari kedua parpol tersebut yakni Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"(Soal capres-cawapres) Nanti tunggu tanggal mainnya kalau itu, soal deklarasi kan," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Dasco deklarasi itu akan dibarengi dengan agenda Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Gerindra. Dalam forum itu, Prabowo akan diumumkan sebagai calon presiden.
Rapimnas Gerindra awalnya akan digelar pada 30 Juli 2022, namun setelah bertemu petinggi PKB, Gerindra memutuskan untuk menunda.
"Akhirnya kemudian Rapimnas pencapresan dan pengumuman koalisi akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus," ujarnya.
Dasco menuturkan, forum Rapimnas Gerindra hanya untuk mengambil keputusan siapa calon presiden. Sementara soal calon wakil presiden, menurutnya ada forum tersendiri.
"Jadi begini, sesuai AD-ART selama ini partai Gerindra belum pernah melakukan deklarasi capres. Nah itu dilakukan di forum Rapimnas. Nah kalau menurut aturan kami itu soal cawapres akan ada forum lagi. Sehingga nanti setelah ini ya kami akan adakan lagi forum-forum yang akan diatur menurut anggaran dasar kami," tuturnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Prabowo Subianto akan menjawab desakan untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 dalam Rapimnas yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (30/7/2022).
Baca Juga: Rapimnas Gerindra Diundur, Prabowo Bakal Beri Jawaban Maju di Pilpres Sabtu 13 Agustus 2022
Muzani mengatakan, Prabowo memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan perihal pencalonan presiden tanpa melalui forum Rapimnas.
Menurutnya, Prabowo sangat memperhatikan perkembangan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, terlebih di internal partai, keinginan dan dorongan yang disuarakan oleh seluruh pengurus Partai Gerindra.
"Karena itu, beliau memutuskan perlu diadakananya Rapat Pimpinan Nasional. Hal yang paling penting dalam Rapimnas ini adalah untuk mendengerkan jawaban langsung dari Pak Prabowo terhadap permintaan tersebut," kata Muzani kepada wartawan, Senin (25/7).
Ia mengatakan, keputusan tersebut akan sangat menentukan masa depan Indonesia serta sangat menentukan kesinambungan pembangunan, dan penentu terhadap kemajuan demokrasi. Sehingga seluruh kader diminta mengikuti acara secara luring dan daring.
"Ini adalah cara kami untuk jadikan keputusan ini bersama-sama sebagai keputusan seluruh kader kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia," ucapnya.
Sementara di sisi lain, Muzani menyadari kapasitas tempat di SICC tidak bisa menampung seluruh kader dalam acara tersebut. Terlebih adanya aturan pembatasan protokol kesehatan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
-
BMKG Respons Viralnya Narasi Negatif Tentang Modifikasi Cuaca
-
Guru Besar UGM: Gabung Dewan Perdamaian Trump dan Bayar Rp16,7 T Adalah Blunder Fatal
-
Murka PDIP di Kasus Hogi Minaya Bikin Kapolres Sleman Minta Maaf Akui Salah Terapkan Pasal
-
Banjir Jakarta Meluas: 35 RT dan 10 Ruas Jalan Tergenang, Jaktim Terparah
-
Usut Penghitungan Kerugian Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Gus Alex Lagi