Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai jika Kejaksaan Agung tidak proaktif menjangkau keterangan para penyintas hingga keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai 2014 silam.
Kontras menyebut hal ini sebagai buruknya implementasi dan komitmen penuntasan kasus tersebut.
"Tidak ada langkah proaktif Kejaksaan Agung untuk menjangkau testimoni keluarga korban, walau sejatinya sejak kejadian terjadi, penyintas, keluarga korban dan organisasi lainnya sudah proaktif menyerahkan alat dan barang bukti," kata Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Ahmad Sajali dalam konfrensi pers secara daring, Rabu (27/7/2022).
KontraS memandang, ada konflik kepentingan di balik penuntasan pelanggaran HAM atas peristiwa Paniai. Salah satunya, Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin yang merupakan adik kandung dari TB. Hasanuddin -- yang merupakan purnawirawan Jenderal TNI dan politisi PDI Perjuangan.
"Jaksa Agung hari ini adalah adik kandung purnawirawan militer dengan pangkat yang cukup tinggi yakni TB Hasanuddin yang juga politisi PDIP yang kini duduk dalam kursi parlemen DPR RI. Kami melihat ada irisan yang cukup sulit dalam konfik kepentingan di kasus ini," tegas Sajali.
Sehingga, kata Jali, akan menjadi wajar jika hasil dari penuntasan kasus ini mengecewakan.
Dengan hanya ditetapkannya satu terdakwa dalam kasus ini, KontraS menilai sama saja telah menghina akal sehat masyarakat luas.
"Sehingga wajar hasilnya mengecewakan, kita lihat hanya ada satu tersangka yang dijadikan terdakwa yang menurut hemat kami, ini seperti menghina akal sehat kita semua."
Baca Juga: Kejagung Periksa Tiga Petinggi PLN Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tower Transmisi
Berita Terkait
-
Kejagung Sat Set Usut Kasus Korupsi Di Tubuh BUMN, Begini Respons Erick Thohir
-
Nilai 8 Hakim Ad Hoc yang Lolos Seleksi di MA Janggal, KontraS: Pengadilan HAM untuk Kasus Paniai Bakal Tak Optimal
-
Kejagung Periksa Tiga Petinggi PLN Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tower Transmisi
-
Pengakuan Serdadu Myanmar yang Membunuh dan Memerkosa Warga Sipil
-
KontraS Desak Kejagung Benahi Proses Penyidikan Pelanggaran HAM Berat hingga Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Jaksa Agung
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Imbas Insiden Mobil Terabas Pagar, Siswa SDN Kalibaru 01 Belajar Daring
-
RSUD Aceh Tamiang Kembali Buka, Warga Keluhkan Penyakit Kulit dan Gangguan Pernapasan Pascabanjir
-
BGN Tegaskan Mitra MBG Jangan Ambil Untung Berlebihan: Semangka Jangan Setipis Tisu!
-
Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?