Suara.com - Untuk meminimalkan ancaman siber dan mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, dibutuhkan penguatan keamanan siber. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber.
"Penguatan terhadap keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada," katanya, ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Pada peluncuran ini diserahkan Surat Tanda Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian kepada Menaker Ida Fauziyah.
Ida menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif, mulai dari antisipasi hingga mitigasi.
Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan, bukan saja mengganggu layanan publik, tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan pemerintah secara umum.
Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber.
"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.
"Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.
Baca Juga: Raih 2 Penghargaan di Ajang BKN Award 2022, Kemnaker: Alhamdulillah
Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
"Upaya pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang juga," pungkas Bambang.
Berita Terkait
-
6 Tanda Pemulihan Sektor Ketenagakerjaan di Tengah Krisis Pandemi Covid-19
-
Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022
-
Fasilitasi Pengembangan SDM Penempatan,Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan
-
Lewat Skema EPS, PMI akan Ditempatkan di Hyundai Heavy Industry
-
Menaker Apresiasi Upaya MK Tingkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat