Suara.com - Untuk meminimalkan ancaman siber dan mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, dibutuhkan penguatan keamanan siber. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber.
"Penguatan terhadap keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada," katanya, ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Pada peluncuran ini diserahkan Surat Tanda Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian kepada Menaker Ida Fauziyah.
Ida menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif, mulai dari antisipasi hingga mitigasi.
Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan, bukan saja mengganggu layanan publik, tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan pemerintah secara umum.
Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan siber.
"Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Menaker.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan baik.
"Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.
Baca Juga: Raih 2 Penghargaan di Ajang BKN Award 2022, Kemnaker: Alhamdulillah
Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah.
"Upaya pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang juga," pungkas Bambang.
Berita Terkait
-
6 Tanda Pemulihan Sektor Ketenagakerjaan di Tengah Krisis Pandemi Covid-19
-
Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022
-
Fasilitasi Pengembangan SDM Penempatan,Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan
-
Lewat Skema EPS, PMI akan Ditempatkan di Hyundai Heavy Industry
-
Menaker Apresiasi Upaya MK Tingkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik