Pemberi Suap Meninggal Dunia, Mardani Maming Jadi Tersangka Tunggal?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemberi suap dalam kasus yang telah menjerat eks Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming ternyata sudah meninggal dunia. Sehingga, Maming menjadi tersangka sendiri sebagai penerima dalam kasus suap izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Dalam paparan ekspos itu ternyata pemberinya Henry Soetio itu sudah meninggal, jadi pemberinya sudah meninggal," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (28/7/2022) malam,

Alex mengklaim untuk memperkuat bukti-bukti yang dimiliki KPK, pihaknya memanggil sejumlah saksi lain dari pihak pemberi seperti adik dari Henry Soetio untuk diperiksa.

"Memang diakui ada beberapa kali pemberian baik secara tunai maupun transfer dan disertai pula dengan bukti transfer itu," ucap Alex.

Alex menyampaikan perkara politikus PDI Perjuangan ini tidak jauh berbeda dengan kasus yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Di mana, korps adhyaksa itu turut mengusut kasus itu pula dengan pihak yang berbeda.

"Penyelidikan itu dimulai, saya sendiri tidak ingat tanggal berapa itu, tapi prosesnya saya kira juga lebih dari satu bulan," ujar Alex.

"Perkara ini sebetulnya ada irisan dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung,"imbuhnya.

Dalam kasus ini, kader PDI Perjuangan itu menerima suap ketika menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010 sampai 2018.

"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka MM (Mardani H. Maming)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022).

Baca Juga: Mardani Maming: Saya Tidak Hilang, Tapi Ziarah ke Makam Wali Songo

Uang suap itu diterima politikus PDI Perjuangan itu didapat dari pihak swasta bernama Henry Soetio selaku pengendali PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP operasi dan produksi milik PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT.BKPL) seluas 370 hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Dari perhitungan KPK, Mardani menerima uang dalam bentuk transfer mencapai ratusan miliar.

"Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 Miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Alex, KPK akan melakukan penahanan terhadap Mardani H. Maming untuk 20 hari pertama mulai 28 Juli sampai 16 Agustus 2022 di Rumah Tahanan KPK Pomdam Jaya Guntur.

"Dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka MM (Mardani H. Maming) oleh tim penyidik," ucap Ali.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.