Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara atas adanya informasi terkait hasil autopsi ulang Brigadir J yang hanya boleh dibuka atas perintah hakim pengadilan. Mahfud menegaskan kalau hasil autopsi Brigadir J boleh diumumkan kepada publik.
Mahfud membantah apabila hasil autopsi itu tidak boleh diumumkan tanpa seizin hakim.
"Ya, itu banyak pertanyaan, ya, karena ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya itu, tidak benar, yang benar itu hasil autopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumay (29/7/2022).
Mahfud lantas menerangkan bahwa di dalam aturan hukum itu ada sifat keharusan, kebolehan dan larangan. Sementara untuk hasil autopsi Brigadir J itu bisa dibuka apabila diminta pengadilan dan boleh disiarkan kepada publik.
Terlebih proses autopsi Brigadir J dilakukan untuk yang kedua kalinya karena ada permintaan dari pihak keluarga yang meragukan akan hasil autopsi pertama.
Mahfud membenarkan atas penjelasan dari Mabes Polri di mana hasil autopsi akan disampaikan jika ada permintaan dari hakim. Apabila tidak diminta, maka Mabes Polri boleh mengumumkan kepada publik.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjelaskan bahwa undang-undang terkait kesehatan pun tidak melarang adanya hasil autopsi yang diumumkan ke publik.
"Justru itu perlu dan memang ada, ya, yang seakan-akan ingin mengacaukan tidak boleh dibuka ke publik kecuali atas perintah hakim, ya, untuk keperluan persidangan. Kenapa anda bilang enggak boleh dibuka ke publik, wong, kalau ada kejahatan celurit diletakan di meja, baju diletakan di meja itu darah di meja, ini kan sama aja kalau sebagai alat bukti."
Baca Juga: Pernikahan Putri Anies, Mutiara Annisa Baswedan dan Ali Saleh Alhuraiby Kenakan Baju Adat Jawa
Berita Terkait
-
Pesan Irjen Napoleon untuk Pelaku Kasus Dugaan Pembunuhan Brigadir J, "Nggak Susah Dik Hidup di Penjara, Biasa Saja"
-
Pesan Napoleon Bonaparte kepada Pembunuh Brigadir J: Nggak Usah Sembunyi Kau
-
7 Dokter Spesialis Forensik Otopsi Ulang Jasad Brigadir J, Temukan Beberapa Luka namun Harus Diuji Laboratorium
-
Irjen Napoleon Desak Penembak Brigadir J Mengaku: Nggak Usah Sembunyi Kau, Enggak Susah Hidup di Penjara Dek!
-
5 Pernyataan 'Menyengat' Irjen Napoleon Soal Kasus Brigadir J, Minta Pelaku Gentleman
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah