Suara.com - Kontrak kerja sama pengelolaan air bersih Perumda PAM Jaya atau swastanisasi air PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya dengan Perumda Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya akan berakhir pada Januari 2023. Hal ini nantinya akan memberikan dampak pada karyawan kedua perusahaan swasta itu.
Sebab, dengan berakhirnya kontrak swastanisasi air, maka sepenuhnya pengelolaan air perpipaan di Jakarta akan dipegang oleh PAM Jaya.
Direktur Pelayanan PAM Jaya, Syahrul Hasan, mengatakan masalah karyawan ini merupakan wewenang kedua perusahaan itu. Pihaknya menyerahkan urusan ini pada internal masing-masing.
"Aetra dan Palyja itu statusnya bagaimana? Itu internal Palyja, internal Aetra," ujar Syahrul kepada wartawan, Jumat (1/8/2022).
Syahrul juga belum bisa memastikan apakah nantinya para karyawan Palyja dan Aetra akan ditarik ke PAM Jaya. Hal ini disebutnya masih dalam pembahasan oleh tim transisi PAM Jaya.
"Apakah akan direkrut oleh PAM Jaya? kami masih dalam taraf kajian. Mengingat, tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 itu adalah masa transisi," tutur Syahrul.
Syahrul menyebut ada sejumlah pegawai PAM Jaya yang bertugas di Aetra dan Palyja dengan status second employee. Nantinya, mereka akan dikembalikan kepada PAM Jaya untuk menjadi pegawai tetap.
"Pada tahun 1997-1998, karyawan Pam Jaya yang jumlahnya kurang lebih seribuan orang, itu dideliver menjadi karyawan Aetra dan Palyja disebut dengan seconded employe. Jadi, nanti mereka pada tanggal 1 februari 2023 balik lagi ke PAM Jaya," ucapnya.
Selain itu, tim transisi berakhirnya swastanisasi air ini fokus pada pembahasan lima kluster. Pertama adalah pengambilalihan aset milik Aetra dan Palyja.
Baca Juga: Anies Copot Dirut PAM Jaya Jelang Akhir Swastanisasi Air, Pemprov DKI: Penyegaran Saja
Lalu kedua, urusan bisnis seperti produksi dan pelayanan air bersih kepada warga yang sebelumnya dijalankan dua mitra swasta itu. Baru ketiga, tim akan membahas soal sumber daya manusia.
"Kluster keempat terkait dengan legal aspek, aspek hukum pemindahaan pengelolaan air secara menyeluruh. Sementara, kluster kelima fokus kepada sumber utama atau main source," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mulai 2023, PAM Jaya Produksi Air Bisa Langsung Minum
-
Gubernur DKI Jakarta Copot Dirut PAM Jaya, Kenapa?
-
Anies Copot Dirut PAM Jaya Jelang Akhir Swastanisasi Air, Pemprov DKI: Penyegaran Saja
-
Anies Baswedan Ganti Dirut PAM Jaya dan Pasar Jaya Jelang Akhir Swastanisasi Air
-
PAM Jaya Inisiasi Smart Water Hackathon Pertama di Indonesia
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung