Keluarga Pekerja Migran yang Dipekerjakan Secara Gelap di Kamboja Berharap Dapat Segera Bertemu Mereka

Dia mengatakan telah meminta bantuan KBRI dan Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan suaminya.

"Saya berterima kasih, mengharapkan adanya tindakan," kata Irma.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyebut kasus itu sebagai tindak pidana perdagangan orang dan dia meminta pemerintah menanganinya secara komprehensif, bukan hanya kasus per kasus.

"Kejahatan ini adalah seperti fenomena gunung es. Banyak masalah di balik kasus itu yang harus diselesaikan, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, patriarki, gender, penegakan hukum, dan keseriusan pemerintah khususnya sinergi antara lembaga yang utuh," kata Didik di Jakarta.

Dia menilai TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat sindikat dengan akar penyebab masalah yang kompleks, beragam dan terus berkembang.

Menurut dia, untuk mencegah TPPO diperlukan upaya sinergisitas dari berbagai pihak mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah pusat maupun di daerah.

"Ada beberapa hal yang menjadi sumber penyebab dari perdagangan orang, di antaranya adalah adanya diskriminasi gender yang berkembang di masyarakat di antaranya pernikahan anak dibawah umur, kawin sirih, kawin kontrak, putus sekolah, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis akan berpotensi menjadi korban TPPO," katanya.

Didik mengatakan kasus TPPO saat ini masih sangat mengkhawatirkan dan pada umumnya korban adalah perempuan dan anak-anak, dengan modus-modusnya semakin beragam.

Karena itu, menurut dia, sebagai bagian langkah pencegahan, perlu sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang, regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum.

Baca Juga: Fakta Baru TKI Korban TPPO di Kamboja: Mereka Dipukuli, Disetrum, hingga Kuku Berdarah

"Selain itu diperlukan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pendidikan termasuk pendidikan moral," katanya.

Didik menilai maraknya perdagangan orang tidak terlepas dari birokrasi yang ruwet dan belum seriusnya pemerintah menangani masalah tersebut sehingga menjadi peluang bagi mafia mengembangkan jaringannya.

Menurut dia, sampai saat ini belum terlihat cara yang tepat untuk memerangi mafia perdagangan orang, meskipun sudah ada gugus tugas, undang-undang, namun faktanya kasus TPPO tetap tumbuh berkembang dan bahkan meningkat.

Karena itu, dia meminta pemerintah harus lebih serius menangani kasus perdagangan orang dan kejahatan transnasional tersebut.