Suara.com - Kebijakan Pemerintah menaikkan tarif biaya masuk ke Taman Nasional Komodo, memicu pro dan kontra, terutama bagi kalangan masyarakat.
Naiknya harga tiket masuk tersebut dinilai akan mematikan sejumlah usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata.
Namun ada juga yang menyatakan, kenaikan tarif wisata komodo adalah wajar, karena di berbagai negara harga tiket masuk untuk lokasi konservasi memang terbilang tinggi.
Berikut deretan pro kontra terkait kenaikan tarif Taman Nasional Komodo :
1. Kenaikan harga tiket dinilai wajar
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, konservasi di sebuah taman nasional memang membutuhkan dana yang besar.
Menurut dia, perlu adanya kolabarasi dari semua pihak untuk menjadikan taman nasional lebih baik, mengingat begitu tinggi nilai sejarah hewan yang hidup di taman tersebut. Viktor menjelaskan bahwa mengelola kawasan konservasi memerlukan anggaran biaya yang cukup agar pengelolaannya maksimal.
Hal seperti demikianlah yang menjadi alasan pemerintah daerah setempat untuk menaikkan harga tiket masuk ke Taman Wisata Komodo, meski banyak penolakan dari berbagai pihak.
2. Kenaikan tarif untuk konservasi
Baca Juga: Kemenparekraf Luncurkan Website Hasil Kajian Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Lebih lanjut Viktor memastikan, jika harga tiket masuk ke Taman Wisata Komodo Rp.3,7 juta akan digunakan untuk konservasi.
Selain mematok harga tiket masuk yang tinggi, Viktor juga akan membatasi jumlah pengunjung agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga.
Apalagi, kata dia, sesuai dengan hasil kajian bahwa daya tampung wisatawan yang berkunjung ke dua lokasi wisata itu hanya mampu sebanyak 290.000 orang/tahun sehingga upaya antisipasi terhadap kerusakan ekosistem perlu secara dini.
3. Muncul penolakan kenaikan tarif masuk taman nasional Komodo
Sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Berita Terkait
-
Kemenparekraf Luncurkan Website Hasil Kajian Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
-
Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Diminta Selesaikan Persoalan Lewat Dialog
-
Tiket ke Pulau Komodo Selangit, Pengelolaan Situs Warisan Dunia Bukan Cuma Soal Tarif
-
Beredar Foto dan Video Peserta Unjuk Rasa di Labuan Bajo Terluka, Diduga Saat Bentrok Dengan Petugas
-
Tim Fasilitator Disbudpar Sulsel Dampingi Pelaku UMKM Kawasan Geopark Maros-Pangkep
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat