Suara.com - Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat atau Musra, Eko Sulistyo membantah bahwa pelaksanaan Musra merupakan tindakan mengekslusifkan dan membawa Presiden Jokowi ke jurang.
Sebelumnya anggapan Musra hanya akan membawa Jokowi kepada jurang kehancuran disampaikan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon.
"Apakah ini menjerumuskan? Menurut saya ini bagian kecil aaja dari dinamika relawan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait tahun politik ini," kata Eko dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Minggu (7/8/2022).
Eko mengatakan Musra yang merupakan gabungan dari berbagai elemen relawan sudah menyampaikan kepada Jokowi ihwal pelaksanaan Musra.
Ia mengaku bahwa Jokowi menganggap pelaksaan Musra sebagai kehiatan menyerap aspirasi masyarakat dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024. Jokowi diklaim Eko, mempersilakan kegiatan.
Ia lantas juga mengingatkan peringatan dari Jokowi agar permasalahan terkait nama-nama calon presiden 2024 untuk tidak dilakukan secara buru-buru atau ojo kesusu.
"Tapi untuk 2024, Pak Jokowi sudah wanti-wanti jangan keburu-buru. Itu tunggu komando saya di 2024. Saya kira itu saja," kata Eko.
Jangan bawa Jokowi ke Jurang
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rakyat atau Musra oleh gabungan relawan Jokowi sebaiknya tidak perlu dilakukan.
Baca Juga: Hari Ini Jokowi Akan Tutup ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan Solo
Ia memandang pelaksanaan Musra itu terkesan mengekslusifkan Jokowi sebagai milik relawan, bukan lagi milik rakyat secara keseluruhan.
"Masa musra mau mengklaim dia (Jokowi) milik mereka," kata Effendi dalam diskusi yang digelar Total Politik, Minggu (7/8/2022).
Padahal, lanjut Effendi, PDI Perjuangan sebagai partai yang membesarkan dan mengusung dan memenangkan Jokowi di dua kali pemilihan presiden tidak sampai mengekslusifkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Effendi mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meniliki kebijaksanaan dengan mempersilakan Jokowi yang notabenenya merupakan presiden, menjadi milik rakyat keseluruhan
"Dengan hati yang hebat, ketum kami membiarkan dia dimiliki semua pihak. Kadang dia pakai jaket kuning, kadang dia pakai jaket biru, kadang dia pakai jaket hijau. Bisa dihitung jari berapa kali dia pakai jaket merah," kata Effendi.
Lebih jauh, Effendi menilai bahwa pelaksanan Musra yang dijadwalkan pada 27 Agustus tahun ini hanya akan membuat Jokowi menuju jurang. Dengan kata lain, pelaksanaan Musra justru dapat menghilangkan marwah Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?