Suara.com - Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat atau Musra, Eko Sulistyo membantah bahwa pelaksanaan Musra merupakan tindakan mengekslusifkan dan membawa Presiden Jokowi ke jurang.
Sebelumnya anggapan Musra hanya akan membawa Jokowi kepada jurang kehancuran disampaikan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon.
"Apakah ini menjerumuskan? Menurut saya ini bagian kecil aaja dari dinamika relawan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait tahun politik ini," kata Eko dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Minggu (7/8/2022).
Eko mengatakan Musra yang merupakan gabungan dari berbagai elemen relawan sudah menyampaikan kepada Jokowi ihwal pelaksanaan Musra.
Ia mengaku bahwa Jokowi menganggap pelaksaan Musra sebagai kehiatan menyerap aspirasi masyarakat dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024. Jokowi diklaim Eko, mempersilakan kegiatan.
Ia lantas juga mengingatkan peringatan dari Jokowi agar permasalahan terkait nama-nama calon presiden 2024 untuk tidak dilakukan secara buru-buru atau ojo kesusu.
"Tapi untuk 2024, Pak Jokowi sudah wanti-wanti jangan keburu-buru. Itu tunggu komando saya di 2024. Saya kira itu saja," kata Eko.
Jangan bawa Jokowi ke Jurang
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rakyat atau Musra oleh gabungan relawan Jokowi sebaiknya tidak perlu dilakukan.
Baca Juga: Hari Ini Jokowi Akan Tutup ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan Solo
Ia memandang pelaksanaan Musra itu terkesan mengekslusifkan Jokowi sebagai milik relawan, bukan lagi milik rakyat secara keseluruhan.
"Masa musra mau mengklaim dia (Jokowi) milik mereka," kata Effendi dalam diskusi yang digelar Total Politik, Minggu (7/8/2022).
Padahal, lanjut Effendi, PDI Perjuangan sebagai partai yang membesarkan dan mengusung dan memenangkan Jokowi di dua kali pemilihan presiden tidak sampai mengekslusifkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Effendi mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meniliki kebijaksanaan dengan mempersilakan Jokowi yang notabenenya merupakan presiden, menjadi milik rakyat keseluruhan
"Dengan hati yang hebat, ketum kami membiarkan dia dimiliki semua pihak. Kadang dia pakai jaket kuning, kadang dia pakai jaket biru, kadang dia pakai jaket hijau. Bisa dihitung jari berapa kali dia pakai jaket merah," kata Effendi.
Lebih jauh, Effendi menilai bahwa pelaksanan Musra yang dijadwalkan pada 27 Agustus tahun ini hanya akan membuat Jokowi menuju jurang. Dengan kata lain, pelaksanaan Musra justru dapat menghilangkan marwah Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting