Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, angkat bicara soal dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang guru kepada murid berinisial RH di SMKN 1 Jakarta.
Gilbert meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga turun tangan melakukan pengusutan.
Kasus ini memang sudah dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun, menurut Gilbert Dinas Pendidikan juga harus melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Kita percayakan Disdik untuk mempelajari dan menindaklanjuti kasus ini, karena sementara baru laporan sepihak orangtua,” ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (16/8/2022).
Selain itu, ia juga mendukung langkah orang tua melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk menilai adanya tindak pidana atau tidak.
“Sebaiknya hal ini diserahkan kepada aparat hukum untuk melihat data yang lebih lengkap,” jelasnya.
Kendati demikian, Gilbert juga mengingatkan adanya aturan yang perlu diikuti para siswa dan guru di sekolah.
“Tentu ada aturan yang harus diikuti siswa dan guru, dan itu menjadi dasar kita melihat kasus ini,” pungkasnya.
Korban Penganiayaan
Baca Juga: Anaknya Dianiaya Guru SMKN 1 Jakarta, Anggota TNI Diperiksa Polisi Sebagai Pelapor
Sebelumnya seorang siswa SMKN 1 Jakarta berinisial R diduga menjadi korban penganiayaan oleh guru olaharaga di sekolahnya. Usut punya usut, R merupakan anak seorang prajurit TNI.
"Ya, infonya demikian (anak anggota TNI)," kata Kapolsek Sawah Besar AKP Patar Mula Bona saat dikonfirmasi, Senin (15/8/2022).
Polsek Sawah Besar tengah mengusut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum guru terhadap seorang siswa SMKN 1 Jakarta Pusat.
"Saat ini dalam tahap penyidikan," kata Kapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, AKP Patar Mula Bona saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (14/8/2022).
Ramdani selaku ayah korban mengungkapkan kejadian itu terjadi pada Jumat (12/8). Saat itu, anaknya bersama beberapa siswa lain dipanggil ke ruang guru.
Mereka dituduh terlibat dalam pemalakan yang dilakukan senior kepada siswa yang masih junior.
Berita Terkait
-
Ingatkan Ketum Projo Tak Asal Bicara, Ketua DPRD DKI Jakarta: Aneh, Relawan Besar Kok Malah Menakut-nakuti
-
Pendapatan Jakarta dari Hiburan Malam dan PKB Bakal Turun, DPRD: Orang Kaya Pada Pindah ke IKN Nusantara
-
Anaknya Dianiaya Guru SMKN 1 Jakarta, Anggota TNI Diperiksa Polisi Sebagai Pelapor
-
Kondisi Terkini Ibu di Jember Korban Penganiayaan Sadis Anak Kandung
-
Guru Olahraga SMKN 1 Jakarta Aniaya Siswa hingga Babak Belur, Korban Ternyata Anak Anggota TNI
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- Sudah 4 Bulan Ditahan, Bupati Pati Sudewo Sampaikan Pesan Rindu dari Rutan KPK
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup, Ini Penjelasan Kemlu SOal Nasib 2 Kapal Tanker Pertamina
-
Viral Makanan Tak Layak Prajurit Marinir, Menteri Perang AS Ngamuk Serang Media
-
Seram! Ilmuwan Penting AS Menghilang Satu per Satu, Gedung Putih Desak FBI Usut Tuntas
-
Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun
-
2 Tanker Pertamina Belum Bisa Bergerak, IRGC Perketat Selat Hormuz
-
Kala Jusuf Kalla Diserang Isu Menista Agama dan Ijazah Jokowi
-
Pigai: Kritik Feri Amsari Tak Perlu Dipolisikan, Cukup Dijawab Data
-
Bareskrim Bongkar Jaringan Dolar AS Palsu di Banten: 5 Pelaku Ditangkap, Ratusan Lembar Disita
-
Emas Sempat Melemah di Tengah Gejolak Global, Masih Cocok Jadi Investasi?
-
Korupsi Kepala Daerah Tak Melulu karena Biaya Politik, KPK Ungkap Motif Pribadi hingga THR