Suara.com - Baru-baru ini ramai diperbincangkan seorang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang dikeluarkan dari ruangan pada saat kegiatan pengenalan kampus. Hal tersebut terjadi setelah beredar video di media sosial pada hari Jumat (19/8/2022) lalu.
Diketahui, mahasiswa tersebut dikeluarkan oleh dosen karena dirinya mengaku sebagai non-binary atau non-biner.
Lantas, apa saja fakta-fakta dan kronologi mahasiswa Universitas Hasanudin yang dikeluarkan karena mengaku non biner tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Kronologi Kejadian
Terlihat dalam video tersebut, seorang mahasiswa yang menggunakan almamater dan kaca mata diminta untuk maju ke depan.
Di depan mahasiswa, nampak Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas, Muhammad Hasrul dan juga salah satu dosen perempuan yang sedang memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut.
Mahasiswa tersebut kemudian menghadap Wakil Dekan III dan dosen perempuan tersebut.
Diketahui, mahasiswa yang bernama NA tersebut dipanggil ke depan untuk ditanya mengenai status jenis kelaminnya. Hal tersebut karena pada saat kegiatan, NA mengaku kegerahan di ruangan sehingga mengipas-ngipaskan tangannya.
Pada saat ditanya perihal status jenis kelaminnya, NA kemudian menjawab bahwa statusnya adalah non-biner, yang artinya bukan perempuan, dan bukan juga laki-laki.
Dua dosen yang ada di depan tersebut nampak heran dan meminta NA untuk lebih tegas menjelaskan jenis kelaminnya. Terdengar dalam video tersebut, dosen perempuan bertanya status NA yang tertera di KTP.
"Kau juga yang pertama dikasih keluar karena Undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada pilihan. Di KTP mu apa?" tanya dosen perempuan itu.
"Di KTP mu apa? Laki-laki, toh? Di kartu mahasiswa laki-laki atau perempuan?" tanya Hasrul.
NA kemudian menjawab, "Laki-laki, pak".
Hasrul kembali bertanya ke mahasiswa tersebut mengenai kebenaran gendernya.
"Kau mau sekali jadi perempuan atau laki-laki?" lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
-
Alffy Ref Kembali Buat Warganet Kagum, Ini Rupanya Fakta Cerita Wonderland Indonesia 2: The Sacred Nusantara
-
Mengenal Non-Biner, Orang dengan Gender Netral yang Berbeda dengan Transgender
-
Apa Itu Non-Biner? Identitas Gender yang Bikin Mahasiswa Unhas Diusir Dosen
-
CEK FAKTA: Beredar Kabar Ferdy Sambo Ditembak saat Mencoba Kabur dari Mako Brimob, Benarkah?
-
Apa itu Jenis Kelamin Non-biner, Viral Gegara Mahasiswa Baru Jawab Pertanyaan Dosen
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Kode pada Amplop Berisi Uang yang Akan Dibagikan pada Kasus Bea Cukai
-
Prabowo Ajak PM Australia Anthony Albanese Hadiri Ocean Impact Summit di Bali
-
Fakta Baru Terungkap! Satu Keluarga di Warakas Tewas Diracun Anak Sendiri, Ini Motifnya
-
Bertemu Prabowo di Istana, PM Albanese: Kami Selalu Merasa Sangat Disambut di Sini
-
Jadi Tersangka Suap Bea Cukai, Direktur P2 DJBC Rizal Ternyata Punya Harta Rp19,7 Miliar
-
Di Sidoarjo, Gus Ipul Ajak Camat Hingga Kades Bersama Perbarui Data
-
Sudah Bocor! Ini Prediksi Awal Ramadan 1447 H Berdasarkan Hasil Hisab Kemenag
-
Perkuat Stabilitas Indo-Pasifik, Prabowo dan PM Albanese Resmi Teken Traktat Keamanan Bersama
-
Update Terbaru: Ini Daftar Rumah Sakit yang Menampung 40 Korban Luka Akibat Gempa Pacitan di DIY
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!