Suara.com - Sebuah tayangan video wawancara Jokowi bersama Karni Ilyas dalam rangka HUT ke-77 RI menjadi perbincangan hangat masyarakat. Wawancara tersebut menyinggung tentang kebebasan berbicara, yang diunggah di akun resmi Presiden Jokowi.
Pada potongan video wawancara tersebut, salah satu data yang sempat disinggung oleh Karni yakni hasil survei yang menganggap kebebasan berbicara masyarakat dinilai masih kurang.
Hal tersebut memicu pro kontra dalam masyarakat. Berikut beberapa fakta mengenai peristiwa tersebut:
Jokowi jawab santai dengan pernyataan Karni Ilyas
Jokowi menjawab pertanyaan soal kurangnya kebebasan berbicara menurut survei dengan santai namun tetap menunjukkan ketegasan. Ia menyinggung soal ujaran kebencian yang selalu diterimanya sebagai seorang presiden.
"Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden. Orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga. Kita tiap hari dengar, kita lihat. Biasa aja," kata Jokowi.
Jokowi menganggap demokrasi sudah sangat liberal
Menurut Presiden Jokowi, demokrasi di Indonesia sudah sangat liberal. Ia juga menyinggung sikap liberal orang Indonesia yang juga terkenal dengan kesantunan dan tata krama yang baik.
"Mau seperti apa lagi yang kita inginkan. Demokrasi (di Indonesia) liberal sekali menurut saya," kata orang nomor satu di Indonesia ini.
Baca Juga: Kota Bandung Siap Gelar MUSRA, Fokus Capres 2024 Pilihan Rakyat Jabar
"Meski kita orang Timur yang penuh kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, sekarang menurut saya kita sangat liberal sekali. Apa Pak Karni tidak lihat," lanjut Jokowi.
Karni Ilyas menyinggung tentang 3 periode
Karni Ilyas sempat menyinggung tentang apakah Jokowi akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya pada Pilpres 2024. Ia juga membahas mengenai wacana tersebut yang terus muncul dari suara-suara sukarelawan.
“Berkaitan dengan itu, bapak sebenarnya sudah berapa kali ya menegaskan. Gak ada tuh 3 periode. Kenapa sukarelawan bapak masih kampanyenya perpanjanganlah 3 kali lah,” tanya Karni Ilyas.
Menjawab itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa seruan itu tidak bisa dilarang karena merupakan bentuk demokrasi dan kebebasan berbicara. Terpenting, menurutnya, masyarakat tidak sampai berbuat anarkis.
“Ya menurut saya boleh-boleh saja. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi. Tatarannya juga baru wacana. Orang boleh juga menyampaikan Jokowi mundur. Ganti Presiden juga boleh," jawab Jokowi.
Berita Terkait
-
Kota Bandung Siap Gelar MUSRA, Fokus Capres 2024 Pilihan Rakyat Jabar
-
Bahtera Alam Singgung Pemerintah Daerah Belum Maksimal Lindungi Masyarakat Adat
-
Diduga Jadi Korban TPPO, Pria asal Sukabumi Ini Minta Tolong, Ingin Pulang dari Laos Hingga Sebut Nama Jokowi
-
Cacar Monyet Masuk Indonesia, Jokowi Minta Segera Siapkan Vaksin
-
Tegas, Presiden Jokowi Perintahkan Menkes Perketat Pengecekan di Gerbang Masuk Negara Cegah Cacar Monyet
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU