Suara.com - Pengamat Militer, Sidratahta Mukhtar, menilai tindakan TNI yang memutilasi warga Mimika, Papua terlalu berlebih.
Sidratahta khawatir tindakan tersebut malah membuat konflik antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) makim memanas.
Pemerintah ke depan kata dia, harus mengubah pemikiran terkait anggota militer yang dikirim ke Papua, jangan sampai anggota yang terbuang dari wilayah tugas sebelumnya.
“Jadi ini perlu diperhatikan. Jangan sampai anggota militer yang dikirim ke Papua, merupakan anggota yang sebelumnya dibuang dari satuan di wilayahnya,” katanya kepada Suara.com, Selasa (30/8/2022).
Harusnya pendekatan yang digunakan untuk meraih simpati masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, melalui pendekatan kesehjahteraan.
Ia menilai, seseorang bisa menjadi sparatis lantaran tidak mendapatkan keadilan dalam pembangunan.
“Pembangunan tidak dirasakan karena dikorupsi oleh pejabat publik,” ungkapnya.
Militer yang ditempatkan di daerah konflik, sepatutnya bisa mengedepankan soft power.
“Hal ini untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan daerah,” tutupnya.
Baca Juga: 7 Fakta Mengerikan Enam Prajurit TNI Jadi Tersangka Mutilasi Warga Sipil di Mimika
Informasi yang beredar menyebutkan pembunuhan dengan mutilasi dilatarbelakangi jual beli 2 senjata api yang ditawarkan dengan harga Rp250 juta.
Berita Terkait
-
Khawatir Timbulkan Gerakan Pasca Kasus Mutilasi yang Libatkan Anggota TNI di Papua, Komisi I Minta Aparat Waspada
-
7 Fakta Mengerikan Enam Prajurit TNI Jadi Tersangka Mutilasi Warga Sipil di Mimika
-
Jokowi Kembali Kunjungi Papua
-
Kunker Ke Papua, Ini Kegiatan Jokowi dan Ibu Negara Iriana
-
Enam Prajurit TNI AD Jadi Tersangka Kasus Mutilasi Dua Warga Papua
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara