Wapres Ma'ruf Akui Potensi Besar Kelautan Belum Diimbangi Kesejahteraan Nelayan, Padahal Kerjanya Berisiko Tinggi

Suara.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengakui potensi besar kelautan dan perikanan nasional masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Padahal, pekerjaan nelayan memiliki berisiko besar.

Hal itu disampaikan Maruf secara daring pada Rapat Kerja Nasional Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), di Jakarta, Jumat (2/9/20220).

Maruf mengatakan penghasilan nelayan nasional masih fluktuatif dan tidak pasti di tengah besarnya potensi luas perairan Indonesia yang mencapai 6,4 juta km persegi dan garis pantai sepanjang 108 ribu km dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 juta ton per tahun, dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun.

“Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti, dengan pola kerja yang berisiko tinggi,” kata Ma’ruf.

Nilai tukar nelayan (NTN), sebagai standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022.

Ia menyampaikan, NTN nelayan mengalami kenaikan namun sangat kecil dari 98,49 pada April 2020 menjadi 106,65 pada Maret 2022.

Menurut Maruf salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah mengakses BBM subsidi, padahal sekitar 60 persen biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM.

Selain itu, kata Ma’ruf, nelayan mengalami kesulitan mengakses administrasi masalah nelayan, mengakses pasar, pembiayaan, dan terkendala perubahan iklim.

Lebih lanjut, mantan Ketua MUI ini juga menyebut mayoritas kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi adalah kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir.

Baca Juga: Kaget Ada Santri Meninggal Dikeroyok, Wapres Ma'ruf Amin Dorong Peningkatan Pengawasan di Pesantren

Dia meyakini jika Indonesia fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

Strategi pemberdayaan nelayan kata Maruf, dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses iptek, informasi, dan penguatan kelembagaan yang dilakukan melalui partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak.

Wapres mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Serikat Nelayan Nahdatul Ulama yang dinilai dapat mengambil peran strategis memberikan khidmat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, serta turut bekerja bersama pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem dari Indonesia pada tahun 2024.

5 Langkah Konkret

Pertama, membangun kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya guna membuat program/kegiatan yang ditetapkan berjalan lebih optimal.

Kedua, membuat program/kegiatan dengan melibatkan nelayan, bukan semata-mata program yang dibentuk dan diturunkan dari serikat nelayan.

Ketiga, mendorong nelayan untuk berkelompok atau berkoperasi untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha perikanan, layaknya usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) yang telah dilakukan kelompok petani kelapa sawit.

Keempat, mendorong nelayan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memperhatikan konsep ekonomi biru dan penangkapan ikan secara terukur untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan.

Kelima, meningkatkan kapasitas SDM nelayan melalui pemberian pendampingan usaha, akses pemasaran, pengetahuan, teknologi tentang penangkapan, dan pengolahan ikan. (Antara)