Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dicari-cari oleh Komisi I DPR RI. Sebabnya, Dudung absen dalam rapat kerja bersama di DPR, hari ini.
Wakil KSAD Mayjen, Agus Subiyanto menjelaskan alasan Dudung tidak hadir di rapat membahas anggaran dan isu-isu aktual. Kepada Komisi I, Agus berujar bahwa Dudun hari ini sedang mengecek kesiapan personel yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua.
"Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh bapak KSAD (Jenderal Dudung) kepada prajurit. Kami lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan bapak KSAD di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi," kata Agus di DPR, Senin (5/9/2022).
Alasan kedua absennya Dudung di rapat ialah lantaran mantan Pangkostrad tersebut tengah melakukan pengecekan alat perlengkapan khusus (Alkapsus) dan alat perlengkapan satuan (Alkapsat) yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan.
Mendengar alasan ketidakhadiran KSAD, Anggota Komisi I Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas memberikan catatan. Menurutnya kehadiran KSAD di rapat sangat penting dan tidak bisa diwakilkan.
Sorotan itu datang mengingat KSAD yang kerap mengutus perwakilannya hadir di rapat.
"Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan penting karena sudah beberapa kali kami rapat di sini, wakasad terus diwakili juga," kata Yan.
Padahal banyak isu aktual yang akan ditanyakan, terutama perihal kasus mutilasi oleh prajurit TNI di Timika, Papua.
"Apalagi dengan kejadian kasus mutilasi di Timika, kami sebenarnya butuhkan KSAD itu hadir di sini untuk menjelaskan," ujar Yan.
Sorotan ihwal absensi Dudung di rapat juga datang dari Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta. Ia mengatakan bahwa ketidakhadiran Dudung di rapat memang sudah terulang untuk kesekian kali.
Ia mempertanyakan apakah kemudian Dudung lebih mementingkan pertemuan bersama anak buah atau mitranya, yakni Komisi I.
"Kalau rapat dengan anak buah, dengan Komisi I moso lebih penting dengan anak buah sih. saya nggak tahu bagaimana hierarki disipliner di TNI. Tapi setahu saya kalau TNI itu dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya, itu yang di bawah tinggal semua," tutur Sukamta.
"Tapi ini justru seolah-olah lebih mementingkan acara dengan di bawah daripada dengan mitra di Komisi I," sambungnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi menyarankan bahwa ada agenda rapat khusus dengan KSAD untuk membahas kasus mutilasi di Timika.
"Jadi saya usul khusus untuk mutilasi ini mungkin diagendakan secepatnya dengan bapak KSAD, pimpinan. Karena jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju, akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi," kata Bobby.
Berita Terkait
-
Terpopuler: Intip Destinasi Wisata Baru di Karawang, Tiga Calon Lulusan Akmil 88 yang Berpeluang Jadi Panglima TNI
-
Sama-sama Berstatus Kepala Staf, Tiga Alumni Akmil TNI 88 Ini Punya Peluang Jadi Panglima TNI
-
Andika Perkasa Tegaskan Kasus Pidana Anggota TNI yang Sebabkan Korban Tewas Harus Diprioritaskan
-
Keluh Kesah Ibunda Sertu Bayu Di Depan Panglima TNI: Anak Dituduh Jual Amunisi Hingga Tewas Dibunuh Seniornya Sendiri
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
BNI Turut Dampingi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara Lewat Trauma Healing
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan
-
Gus Yahya Buka Suara Soal Polemik Tambang dan Gejolak Internal PBNU: Kami Tidak Pernah Minta
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
-
Pramono Anung Tetapkan UMP 2026: Kenaikannya di Atas Inflasi!
-
BPPTKG: Gunung Merapi Masih Aman Dikunjungi Saat Libur Nataru