Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dicari-cari oleh Komisi I DPR RI. Sebabnya, Dudung absen dalam rapat kerja bersama di DPR, hari ini.
Wakil KSAD Mayjen, Agus Subiyanto menjelaskan alasan Dudung tidak hadir di rapat membahas anggaran dan isu-isu aktual. Kepada Komisi I, Agus berujar bahwa Dudun hari ini sedang mengecek kesiapan personel yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua.
"Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh bapak KSAD (Jenderal Dudung) kepada prajurit. Kami lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan bapak KSAD di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi," kata Agus di DPR, Senin (5/9/2022).
Alasan kedua absennya Dudung di rapat ialah lantaran mantan Pangkostrad tersebut tengah melakukan pengecekan alat perlengkapan khusus (Alkapsus) dan alat perlengkapan satuan (Alkapsat) yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan.
Mendengar alasan ketidakhadiran KSAD, Anggota Komisi I Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas memberikan catatan. Menurutnya kehadiran KSAD di rapat sangat penting dan tidak bisa diwakilkan.
Sorotan itu datang mengingat KSAD yang kerap mengutus perwakilannya hadir di rapat.
"Jadi saya pikir ini harus menjadi catatan penting karena sudah beberapa kali kami rapat di sini, wakasad terus diwakili juga," kata Yan.
Padahal banyak isu aktual yang akan ditanyakan, terutama perihal kasus mutilasi oleh prajurit TNI di Timika, Papua.
"Apalagi dengan kejadian kasus mutilasi di Timika, kami sebenarnya butuhkan KSAD itu hadir di sini untuk menjelaskan," ujar Yan.
Sorotan ihwal absensi Dudung di rapat juga datang dari Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta. Ia mengatakan bahwa ketidakhadiran Dudung di rapat memang sudah terulang untuk kesekian kali.
Ia mempertanyakan apakah kemudian Dudung lebih mementingkan pertemuan bersama anak buah atau mitranya, yakni Komisi I.
"Kalau rapat dengan anak buah, dengan Komisi I moso lebih penting dengan anak buah sih. saya nggak tahu bagaimana hierarki disipliner di TNI. Tapi setahu saya kalau TNI itu dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya, itu yang di bawah tinggal semua," tutur Sukamta.
"Tapi ini justru seolah-olah lebih mementingkan acara dengan di bawah daripada dengan mitra di Komisi I," sambungnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi menyarankan bahwa ada agenda rapat khusus dengan KSAD untuk membahas kasus mutilasi di Timika.
"Jadi saya usul khusus untuk mutilasi ini mungkin diagendakan secepatnya dengan bapak KSAD, pimpinan. Karena jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju, akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi," kata Bobby.
Berita Terkait
-
Terpopuler: Intip Destinasi Wisata Baru di Karawang, Tiga Calon Lulusan Akmil 88 yang Berpeluang Jadi Panglima TNI
-
Sama-sama Berstatus Kepala Staf, Tiga Alumni Akmil TNI 88 Ini Punya Peluang Jadi Panglima TNI
-
Andika Perkasa Tegaskan Kasus Pidana Anggota TNI yang Sebabkan Korban Tewas Harus Diprioritaskan
-
Keluh Kesah Ibunda Sertu Bayu Di Depan Panglima TNI: Anak Dituduh Jual Amunisi Hingga Tewas Dibunuh Seniornya Sendiri
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam