Suara.com - Para pendemo mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggeruduk gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Mereka menuntut tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun saat aksinya coba dihalangi oleh pihak kepolisan, mereka malah menerikan nama Sambo ke depan aparat.
Sambo yang dipekikan oleh para pendemo itu diduga adalah eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo yang menjadi dalang atas pembunuhan berencana terhadap anak buahnya, Brigadir Yosua alias Brigadir J.
"Pak kita di sini juga buat bapak, kali bensin turun kan juga bapak yang enak. Lagian bapak lebih baik ngurusin kasus Ferdy Sambo aja pak," kata salah satu peserta aksi menggunakan pengeras suara di depan Gedung DPR RI, Senin.
Dalam aksinya, massa beberapa kali memancing emosi para aparat yang berjaga, namun tidak ada bentrokan atau benturan.
Dalam hal ini para mahasiswa mencoba menutup jalan depan Gedung DPR RI.
"5 langkah ke depan! Revolusi, revolusi, revolusi," sembari merangksek ke barisan petugas.
Kenaikan harga BBM memicu pertentangan dari masyarakat hingga menyebabkan aksi demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII turut menggelar demonstrasi di kawasan Istana Negara untuk demo menolak kenaikan harga BBM hari ini.
Baca Juga: PMII Demo Tolak BBM Naik, Polisi Tutup Sementara Lalin Sekitar Istana Negara
Kelompok massa dari mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ikut turun berujuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB.
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9), mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.
Berita Terkait
-
Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Kuasai Ruang Paripurna DPR Aceh
-
Jadi Rahasia Umum: di Mana Ada Panglima TNI Andika, di Situ Tak Ada KSAD Dudung
-
Jelang Demo Massa PMII Tolak Harga BBM Naik, Istana Sudah Dijaga Ketat Barracuda hingga Kawat Berduri
-
KSAD Dudung Dicari-cari Gegara Suka Absen Rapat, DPR Gagal Korek Kasus 6 Prajurit TNI Tersangka Kasus Mutilasi di Papua
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru
-
Waspada Siomay Campuran Ikan Sapu-Sapu, Dinas KPKP DKI Ingatkan Bahaya Logam Berat yang Mengintai
-
Viral Guru SD 30 Tahun Mengabdi Dilaporkan ke Polisi Usai Menegur Murid, Keluarga Minta Dukungan
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026
-
KPK Periksa 17 Saksi Kasus Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Termasuk Sang Direktur
-
RUU PPI Masuk Prolegnas, WALHI Nilai Negara Masih Gagal Membaca Krisis Iklim
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Diduga Tak Profesional, Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Diperiksa Jamintel Kejagung