- Jaksa Agung Muda Intelijen sedang memeriksa beberapa Kepala Kejaksaan Negeri karena terindikasi tidak profesional dalam penanganan perkara.
- Tindakan ini dilakukan setelah adanya aduan masyarakat dan merupakan bagian dari deteksi dini serta kebijakan *zero tolerance* institusi.
- Beberapa Kajari yang diamankan adalah dari Padang Lawas, Magetan, dan Sampang, namun detail pelanggaran masih didalami.
Suara.com - Jaksa Agung Muda Intelijen sedang memeriksa sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dari beberapa wilayah akibat terdeteksi tidak bekerja secara profesional.
“Ada beberapa Kajari yang diamankan oleh tim intelijen dalam rangka mendeteksi dini, juga bagian dari zero tolerance,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Kantornya, Selasa (27/1/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para Kajari yang diciduk oleh Kejagung yakni Kajari Padang Lawas, Magetan, dan Sampang.
Sebelum melakukan tindakan ini, lanjut Anang, para pimpinan di institusi Adhyaksa telah berulang kali mengingatkan aga jajarannya bekerja profesional.
Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat aduan dari masyarakat. Sehingga, kata Anang, harus ditindaklanjuti dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan ke publik soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kejari lantaran masih dilakukan pendalaman.
“Ada beberapa pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami dan langsung kita tindak lanjuti, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon dipahami, kami tidak bisa terlalu terbuka dalam hal ini karena masih dalam pendalaman,” ucapnya.
Namun, ia menyebut salah satu alasan Kejagung memeriksa para Kajari tersebut karena mereka diduga tidak profesional dalam penanganan perkara.
“Ini terindikasi hanya tidak profesional dalam penanganan perkara, juga adanya conflict of interest, dan juga adanya manajerial yang, leadership yang tidak kondusif, baik di internal maupun ke eksternal,” tandasnya.
Baca Juga: Kasus HGU di Lahan TNI AU Masuk Dua Jalur Hukum, Kejagung dan KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lama
Berita Terkait
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
7 Hal Penting Terkait Dicopotnya Dezi Setiapermana dari Jabatan Kajari Magetan
-
Misteri Penjemputan Kajari Sampang ke Jakarta: Kejagung Bantah OTT, Singgung Penyalahgunaan Wewenang
-
Kasus HGU di Lahan TNI AU Masuk Dua Jalur Hukum, Kejagung dan KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lama
-
Aset Kemenhan Jadi Kebun Gula, Kejagung Bongkar Skandal HGU 85 Ribu Ha Tanah TNI AU
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Oknum Polisi Anggota Polda DIY Diduga Aniaya Kekasih hingga Masuk RS, Aksi Terekam CCTV
-
Sudirman Said Luncurkan Pusat Studi Keberlanjutan UHN untuk Jawab Tantangan Krisis Iklim
-
Skandal Kuota Haji, Staf Asrama Haji Bekasi Diperiksa KPK
-
Viral Pemotor Merokok Pukul Penegur di Palmerah, Pelaku Catut Nama Polisi
-
Peluang Emas Lulusan SMK: Perusahaan Raksasa Rusia Tawarkan Gaji Rp43 Juta, Pemerintah RI Buka Jalan
-
Indeks Perkembangan Harga Tiga Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan
-
Inosentius Dapat Tugas Baru, DPR Beberkan Alasan Adies Kadir Dipilih Jadi Hakim MK
-
Ahok Sebut Tak Ada Temuan BPK dan BPKP Soal Penyewaan Terminal BBM oleh Pertamina
-
Integritas Dipertanyakan, DPR Klaim Adies Kadir Mampu Jaga Kredibilitas Hakim Konstitusi