Usai Geger Kasus Suap Rektor Unila, Menteri Nadiem Buat Skema Baru Seleksi Masuk PTN

Suara.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim akan menerapkan skema seleksi masuk perguruan tinggi. Skema seleksi itu akan diatur melalui Merdeka Belajar Episode 22: Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Rencana itu sudah mulai dibahas Nadiem Makrim dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi.

"Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia, beberapa waktu lalu saya dan beberapa pimpinan perguruan tinggi melakukan rapat koordinasi mengenai mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi," kata Nadiem melalui akun Instagramnya @nadiemmakarim pada Rabu (6/9/2022).

Nadiem melakukan pengaturan seleksi masuk perguruan tinggi untuk memastikan ketersinambungan antara pendidikan dasar, menengah, dengan jenjang pendidikan tinggi.

Ia meyakini kalau skema tersebut bisa menjadi arah baru dari perubahan pendidikan tinggi di Tanah Air.

"Saya percaya skema yang akan diluncurkan melalui Medeka Belajar episode kedua puluh dua besok dapat menjadi arah baru transformasi pendidikan tinggi Indonesia yang lebih berkualitas dan menyeluruh," ujarnya.

Kasus Suap Rektor Unila

Keputusan Nadiem yang akan membuat skema baru seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) diduga buntut dari mencuatnya kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Lampung (Unila).

Tak tanggung-tanggung, Rektor Unila Prof Karomani yang tertangkap bersama sejumlah bawahannya oleh KPK. Ia diduga kuat mengumpulkan duit miliaran rupiah dari hasil mengutip atau suap para calon mahasiswa baru dari jalur mandiri.

Baca Juga: Rektor Unila Nonaktif Karomani Bocorkan Nama-nama Penyuapnya ke KPK

Jalur mandiri masuk PTN sendiri disebut-sebut menjadi celah basah para oknum kampus mendulang duit haram lewat suap.

"Penangkapan rektor Unila ini mengonfirmasi kalau jalur mandiri ini memang rawan korupsi," ujar peneliti dari Pusat Studi Anti-Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/8/2022) lalu.

Penerimaan mahasiswa baru PTN melalui jalur mandiri ini menurutnya sarat dengan transaksi jual beli kursi.

Kerawanan itu lantaran tidak adanya ukuran pasti dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Selain itu, praktik pengelolaan jalur mandiri yang cenderung tidak transparan.

Menurutnya, fungsi dari penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang awalnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin menjadi berubah.

"Fungsinya pun bergeser, dari yang awalnya diperuntukkan sebagai afirmasi bagi masyarakat miskin atau mereka yang berada di daerah tertinggal, kini berubah menjadi ladang bisnis universitas," tuturnya.