Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyinggung Komisi I DPR dengan menyebut rapat di alat kelengkapam dewan (AKD) tersebut suka menanyakan hal tidak jelas. Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi merespons Dudung.
Bobby menilai Dudung memang kerap membuat polemik. Hal itu, menurut Bobby lantaran komunikasi publik Dudung yang tidak bijak. Bahkan Bobby menyoroti komunikasi publik itu dilakukan sebelum Dudung naik pangkat menjadi jenderal dengan jabatan KSAD saat ini.
"Ya, Pak Dudung kadang-kadang sering bikin heboh karena pilihan kata-katanya dalam komunikasi publik kurang bijak. Mulai dari Pangdam Jaya, sering memberikan rilis publik yang memancing polemik," kata Bobby kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Adapun pernyataan Dudung menyinggung Komisi I itu ia sampaikan saat mengklarifikasi isu disharmoni hubungan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terapi Dudung kemudian merembet berkomentar soal rapat yang dilaksanakan Komisi I, sebagai mitra TNI.
"Mungkin maksud dan niatnya baik untuk menunjukan tidak ada disharmoni dengan Panglima, tapi tidak perlu di komentari Komisi I-nya. DPR Komisi I itu orangnya banyak, alat kelengkapan dewan, banyak yang mendukung TNI AD pun beliau," kata Bobby.
Bobby menyarankan Dudung untuk tidak banyak berkomentar. Terlebih dengan pola komunikasi yang sama. Ujungnya, dikhawatirkan pernyataan Dudung hanya kembali menuai polemik.
"Enggak usah banyak-banyak komentar yang sering dikutip nanti malah bikin polemik yang berkepanjangan," kata Bobby.
KSAD Dudung sebelumnya, menyinggung rapat kerja Komisi I DPR RI yang kerap membahas isi di luar tema yang direncanakan. Itu disampaikan Dudung usai ditanyakan terkait isu keretakan hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencuat dalam rapat.
"Kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Menanyanya yang enggak jelas saja," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Setelah itu, Dudung menegaskan tidak ada masalah di dalam hubungannya dengan Andika. Adapun ia absen pada rapat kerja Komisi I pada Senin (5/9/2022) itu dikarenakan diperintahkan Andika untuk mengecek persiapan Batalyon Infanteri 143/TWEJ di Lampung. Mereka akan menjalani tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Sektor Utara.
Dudung menyebut kalau pengecekan itu sempat tertunda beberapa kali sampai akhirnya ia diperintahkan untuk memastikan kesiapan dari para prajurit.
"Kaya kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan batalyon 143 yang akan berangkat ke daerah operasi," ujarnya.
Berita Terkait
-
Disebut Bertanggung Jawab soal Data SIM Card Bocor, Menkominfo Tak Merasa: Serangan Siber Domain BSSN
-
Tercium Adanya Disharmoni antara Panglima TNI Andika dan Jenderal Dudung, Pengamat Militer: Pak KSAD Terkesan Arogan
-
Sering Absen Rapat Anggaran, Komisi I DPR Sentil Prabowo dan KSAD Dudung: Agak Repot Juga Kalau Pada Enggak Hadir
-
Disangka Tak Akur dengan Panglima TNI, KSAD Dudung: Perbedaan Pendapat Itu Biasa
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
Terkini
-
7 Fakta Adu Jotos Guru vs Siswa di Jambi: Dari Kata 'Miskin' Sampai Ancam Pakai Celurit
-
Menteri PU Ungkap Kebutuhan Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sumatra Capai Rp74 Triliun
-
Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar
-
Jakarta Tambah 40 e-TLE Handheld Presisi, Polisi Perluas Penindakan Digital di Jalan Raya
-
Walhi Ungkap Parahnya Bencana Ekologis Aceh Tamiang, Negara Baru Hadir Sepekan Kemudian
-
DPR Sesalkan Insiden Guru-Murid Saling Serang di Jambi: Sekolah Bukan Arena Tinju!
-
Pemerintah Cuma Mikir Cuan, JATAM: Sumatra Akan Tetap Diterpa Bencana Meski Tak Ada Hujan Ekstrem
-
Tak Ada Kata Maaf, Kasus Ijazah Palsu Jokowi yang Menjerat Eggi Sudjana Resmi Dihentikan Polisi
-
Iran Bergejolak, DPR Peringatkan 'Aktor Asing' dan Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi WNI
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM