Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI menyentil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dr Dudung Abdurrachman.
Hal ini terkait dengan absennya dua tokoh tersebut dalam rapat kerja dan anggaran bersama Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).
Dalam pernyataannya Wakil Menteri Pertahanan M Herindra menyebutkan bahwa absennya Prabowo Subiyanto karena tengah mendapingi Presiden Joko Widodo dalam menerima kunjungan resmi Presiden Filipina.
"Berhubung ini adalah anggaran terbesar untuk negara ini, ada satu kali lagi rapat persetujuan, jadi kita minta Pak Menhan dapat hadir, jadi untuk hari ini kalau memang permintaan presiden jadwal kenegaraan yang berikutnya kami akan sesuaikan jadwal," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid dalam rapat yang tayang di YouTube.
Berbeda dengan Menhan, Wakil KSAD Mayjend Agus Subyanto menyebutkan bahwa Kasad Jenderal Dudung tengah melakukan pengarahan kepada bawahannya terkait kasus mutilasi di Papua.
Namun ketidakhadirian kedua tokoh penting tersebut masih disayangkan oleh para anggota Komisi I DPR RI.
"Ketidakhadiran pejabat tinggi di rapat anggaran ini saya kira sudah ke sekian kali, mungkin kayaknya sudah ketiga kali, dan selama itu kami kan selalu membuat catatan-catatan, Pak panglima TNI selalu datang, terima kasih" ujar anggota Komisi I, Sukamta.
"Yang lain beberapa kali absen dan dulu juga kita selalu mendrong yang terakhir kali besok harus datang, tapi terulang juga," tambahnya.
Lebih lanjut Sukamta mengharapkan agar perlu ada perhatian lebih serius untuk mendatangi rapat, terutama pada absennya KSAD Dudung.
Baca Juga: Menjawab Isu Tidak Harmonis, KSAD Jenderal Dudung: Saya dan Panglima TNI Masih Baik-Baik Saja
"Kalau rapat dengan presiden kita maklumi, tapi kalau rapat dengan anak buah masa lebih daripada rapat bersama DPR, saya tidak tahu hirarki disipliner TNI, tapi setahu saya kalau dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya yang di bawah tinggal semua," imbuh Anggota DPR RI dari PKS tersebut.
Selain Sukamta, Anggota Komisi I dari Partai Demokrat Rizki Natakusuman menyebutkan urgensi kehadiran Menteri Pertahanan.
"Kalau rapat perseujuan nanti kan di akhir , tapi kami di sini membutuhkan penjelasan yang kongkret penjelasan yang komprehensif dari menteri pertahanan terkait dengan rencana kerja ke depan, terkait penjelasan roadmap ke dapan," ujar Rizki Natakusuman.
Rizki menambahkan meskipun dia tak meragukan kompetensi wakil menteri yang datang, dia menyebut bahwa tetap dibutuhkan kehadiran menteri pertahanan dalam rapat.
"Tapi kita butuh dengar dari pejabat tertinggi kementerian terkait yang memiliki anggaran terbesar, ini sudah beberapa kali mohon dijadikan atensi ini tugas konstitusional kita," ungkap Rizki.
"Untuk bisa dijadikan catatan yang kuat dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran seperti ini wajib senarnya pucuk tertinggi atau pimpinan tertinggi bisa hadir bersama wakil dari masyarakat ini, begitu juga dari kepala staf angkatan darat, agak repot juga kalau pada enggak hadir," tambahnya lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Disebut Paling Bahagia, Indonesia Justru Dibayangi Tingkat Kemiskinan Tertinggi Versi Bank Dunia
-
FPI Ancam Polisikan Pandji Pragiwaksono Buntut Stand Up Komedi Mens Rea
-
Jokowi Terima Restorative Justice, Polda Metro Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
-
Eggi Sudjana Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi, Jadi Jalan Damai Tanpa Pengadilan?
-
Istana Bicara Soal RUU Anti Propaganda Asing, Berpotensi Bungkam Kritik?
-
Jadi Alat Melakukan Tindak Pidana: Akun IG Laras Faizati Dimusnahkan, iPhone 16 Dirampas Negara
-
KPK Sebut Ketua PDIP Jabar Diduga Kecipratan Duit Kasus Ijon Proyek Bekasi, Berapa Jumlahnya?
-
Pola Korupsi 'Balik Modal Pilkada' Jerat Bupati Bekasi? KPK Cium Modus Serupa Lampung-Ponorogo
-
Mulai Dibahas DPR, Analis Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Sandera Lawan Politik
-
Dilantik Sebagai Ketua Perwosi, Tri Tito Karnavian Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga