Suara.com - Pemerintah negara bagian New York, Amerika Serikat (AS), memutuskan mengakhiri kebijakan wajib pakai masker di transportasi umum karena kasus COVID-19 dan angka hospitalisasi di wilayah itu dianggap sudah rendah.
Gubernur New York, Kathy Hochul, mengumumkan bahwa warga New York tidak lagi wajib menggunakan masker di transportasi umum, bandara, dan kendaraan ride sharing. Ia juga mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pedoman terakhir yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.
“Kita harus mengembalikan sebagian kenormalan ke dalam kehidupan kita,” kata Hochul, seperti diberitakan BBC. “Masker disarankan tapi bersifat opsional.”
Menurutnya, keadaan di New York sudah jauh lebih baik karena angka infeksi dan hospitalisasi akibat COVID-19 telah menurun.
Tidak hanya di kendaraan umum, penggunaan masker juga tidak lagi diwajibkan di penampungan tunawisma serta penjara.
Meski demikian, masker masih wajib digunakan di panti jompo, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya yang terdaftar di negara bagian itu.
Pada bulan April, Presiden AS Joe Biden memutuskan untuk mencabut aturan wajib masker nasional di transportasi umum setelah seorang hakim federal memutuskan aturan tersebut unlawful atau tidak berdasarkan hukum.
Pemerintah New York terus melanjutkan implementasi aturan itu di wilayahnya, tetapi sejak saat itu, warga New York mulai tidak patuh dan melupakan mandat tersebut.
Janno Lieber, ketua Metropolitan Transportation Authority yang merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi publik di kota New York, sebelumnya mengatakan bahwa semakin sulit menerapkan aturan wajib masker di saat kota itu dan kota lainnya mulai kembali “membuka diri”.
Berdasarkan data John Hopkins University, negara bagian New York mencatat lebih dari enam juta kasus COVID-19 dan 71.222 kematian akibat penyakit tersebut.
Kini, sekitar 78 persen dari total populasi New York telah menerima vaksin dosis lengkap.
Berita Terkait
-
Amukan Badai Salju di New York: 10 Nyawa Melayang, Kota Berstatus Kode Biru
-
Siswi Madrasah Guncang New York! Pidato Pelajar MAN 4 Ini Pukau 30 Negara, Sabet Gelar Terbaik
-
7 Gaya Nyentrik Rama Duwaji Istri Walikota New York Sebelum Pindah ke Balai Kota
-
Mulan Jameela Bangga, Tiara Savitri Lolos S2 di New York University SPS
-
Ulasan Buku Tidak Ada New York Hari Ini, Kumpulan Puisi Karya Aan Mansyur
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi