Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Irwan, meminta agar Politisi PDIP Adian Napitupulu belajar lagi sejarah dan tak menutup mata bahwa partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri pernah melakukan protes ketika harga BBM naik di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Ia justru mempertanyakan mengapa PDIP kekinian memiliki sikap mendukung harga BBM naik di era pemerintah Joko Widodo atau Jokowi.
"Saya kira Bung Adian perlu belajar sejarah lagi. Jangan mendadak buta dan tuli sejarah. Jasmerah kata Bung Karno. Pada era Presiden SBY, PDI-P menolak kenaikan BBM bahkan hingga menangis dan mengkonsolidasi massa di jalanan, tetapi kenapa kini mereka malah mendukung?," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Ia mengatakan, harga minyak dunia kekinian sedang turun dan seharusnya harga BBM tak dinaikan. Masyarakat, kata dia, saat ini sedang susah, terkena dampak kondisi global, harusnya masyarakat dibantu, bukan malah diminta ikut menanggung.
"Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan beli masyarakat seperti logika berpikir yang salah dari Bung Adian. UMP itu berbeda-beda di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan harga BBM sama secara nasional (simetris). Cara pikirnya tidak NKRI. Bagaimana nasib masyarakat dengan UMP yang tergolong kecil?," ungkapnya.
"Mereka tentunya akan kesusahan dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Harusnya pemerintah memikirkan juga dampak asimetrisnya dari berbedanya UMP dan kemampuan masyarakat kita. Jadi, perlu belajar matematika lagi," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menilai, menaikan harga BBM bukan solusi untuk saat ini. Terlebih hal itu dilakukan pasca pandemi covid-19 menyerang.
Ia menyebut kenaikan harga BBM di era SBY dilakukan secara hati-hati. Ia mengatakan, SBY meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita 13 persen, pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, pengangguran turun 5,7 persen.
Baca Juga: Detik-detik Demonstran di Medan Bakar Foto Puan Maharani, Kecewa dengan Wakil Rakyat
"Daripada menaikan harga BBM saat ini, lebih baik membangun sistem subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurut pemerintah sendiri, permasalah BBM ini adalah soal tidak tepat sasaran. Seharusnya masalah ini yang diperbaiki dan dicari solusi, kenapa harus dinaikan BBMnya dan harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda kemampuan daya belinya di setiap kabupaten/kota?," pungkasnya.
Pernyataan Adian
Sebelumnya Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu meminta Partai Demokrat untuk belajar matematika terlebih dahulu sebelum demo soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini dinyatakan sendiri dalam rilis media yang diterima Suara.com pada rabu (7/9/2022).
Rilis yang ditulis oleh Adian tersebut membandingkan nominal kenaikan BBM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sebelum Demokrat Demo baiknya belajar matematika dan sejarah dulu," judul rilis tersebut.
Menurut Adian pada era SBY kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690 sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500.
"Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," tulis Adian Napitupulu.
Lebih lanjut Adian Napitupulu membandingkan upah minimun dengan kenaikan harga BBM. Pada era SBY dia menyebutkan bahwa upah minimum contohnya DKI Jakarta berkisar Rp 2,2 juta pada 2013 maka upah satu bulan dengan harga BBM Rp 6.500 hanya dapat 338 liter.
"Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM," tulis Adian
"Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," imbuhanya.
Adian juga mengklaim bahwa di era SBY masih ada 'mafia' terorganisir seperti Petral yang beroprasi. Sementara di era Jokowi dia menyebutkan bahwa Petral telah dibubarkan.
Selain membandingkan harga BBM, Adian juga membandingkan pembangunan infrasutruktur antara kedua presiden tersebut.
Menurutnya, pembangunan jalan tol di era SBY hanya mampu membangun 193 km sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km.
"Dari perbandingan perbandingan angka angka tersebut di atas maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu," ungkap Adian.
Dalam akhir tulisannya, Adian menyarankan agar kader Demokrat belajar matematika dan sejarah.
Berita Terkait
-
Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM di Jakarta: Dimulai Salat Zuhur, Bubar saat Kumandang Azan Magrib
-
Terus Demo Tolak Kenaikan BBM di Patung Kuda, Mahasiswa: Rakyat Menjerit
-
Mahasiswa Sumenep "Jual" Gedung DPRD, Kesal Dewan Tak Serius Bela Rakyat Saat Pemerintah Naikkan BBM
-
Orasi Saat Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM, Politisi PKS Solo Ini Malah Diteriaki Huuu..
-
Detik-detik Demonstran di Medan Bakar Foto Puan Maharani, Kecewa dengan Wakil Rakyat
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Jangan Jadi Korban! Satgas Pangan Temukan Susu Kedaluwarsa dan Mie Boraks di Jawa Barat
-
Model Baru MBG Lansia: Dimasak di SPPG, Diantar Pokmas dan Pendamping Sosial
-
Wajah Baru Pasar Palmerah: Trotoar Akan Diperbaiki, Pedagang Tak Boleh Berjualan di Bahu Jalan
-
Singgung Tanggung Jawab Lembaga, Peneliti BRIN Minta Polri Setop Pakai Istilah Oknum
-
Aktivis Soroti Respons Istana ke Kritik BEM UGM: Harusnya Dialog, Bukan Serang Balik
-
Gugatan Larangan Anak Presiden Maju Pilpres Masuk MK, PDIP: Lemah, Tapi KKN Sekarang Memang Gila
-
Viral Trotoar Tebet Barat Berubah Jadi Pangkalan Truk Tinja, Terjadi Pembiaran Parkir Liar?
-
Momen Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Menangis Jelang Vonis Perkara Tata Kelola Minyak
-
Tangis Ibunda Radit di DPR: Mahasiswa IPK 4,0 Jadi Terdakwa Pembunuhan di Pantai Nipah
-
Periksa Saksi dari Dinas PUPR, KPK Dalami Aliran Fee Proyek 4-10 Persen ke Wali Kota Madiun Maidi