Muhaimin Jadi Salah Satu Pejabat Korban Peretasan Data, Dia Diberondong Ratusan Pesan

Suara.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menjadi salah satu korban peretasan data pribadi. Dia mengatakan isi WhatsApp-nya bocor beberapa waktu yang lalu.

Semenjak datanya bocor ke internet, Muhaimin mengatakan bahwa dia mendapatkankan ratusan pesan ke WA-nya.

"... ratusan WA masuk. Berbagai macam. Itu karena bocor. Di situ bahayanya," kata Muhaimin di gedung DPR, hari ini.

Muhaimin mengatakan dia heran sekali dengan kejadian ini dan dia menyebut "ini mengerikan."

Tak ingin diberondong pesan ke WA-nya, Muhaimin untuk sementara waktu tidak menggunakan aplikasi WA.

"Karena itu saya mengundurkan diri dari WA hari ini. Karena WA saya bocor dengan macam-macam isinya. Sementara mundur dulu nggak WA - WA-an," kata dia..

Sejumlah tokoh sebelumnya juga menjadi korban peretasan data pribadi, seperti Menteri Mahfud MD dan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Data yang disebarkan ke internet seperti nomor telepon, nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan darah, status pernikahan, status keluarga, nama ibu dan ayah, hingga nomor sertifikat vaksin.

Pegiat media sosial Permadi Arya juga menjadi korban.

Baca Juga: Arti Nama Bjorka, Hacker yang 'Serang' Indonesia: Ternyata Berasal dari Swedia

Peretasan data dilakukan oleh peretas yang mengidentifikasi diri sebagai Bjorka.

Muhaimin mengatakan kebocoran data pribadi mengindikasikan sistem pertahanan nasional terganggu.

"Saya kira gini, ini darurat ya sebagai orang yang menjadi korban dibuka (datanya) ini berarti pertahanan nasional kita terganggu," kata Muhaimin.

Muhaimin menyebut keadaan sekarang sudah seperti perang.

"Saya kira pemerintah apakah kominfo atau menkopolhukam atau kepolisian harus bahu membahu. Ini perang, ini pasukan harus disiapkan, tempur ini, jangan leha-leha. Rakyat kita terganggu," kata dia. 

Muhaimin menyatakan bahwa dia akan mendorong agar RUU Perlidungan Data Pribadi segera disahkan -- saat ini pembahasannya sudah masuk ke pengambilan keputusan tingkat I.