- Menko Muhaimin Iskandar memuji Badan Gizi Nasional di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026.
- Program Makan Bergizi Gratis menyerap 1,3 juta warga miskin bekerja dan membentuk 148.500 pelaku usaha baru.
- Cak Imin meminta Kementerian Keuangan menjadikan anggaran pemberdayaan sebagai arus utama kebijakan fiskal nasional.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin), memuji setinggi langit ekosistem yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program nasional ini dinilai berhasil mencatatkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan dengan menyerap sebanyak 1,3 juta masyarakat miskin masuk ke dalam dunia kerja.
Keberhasilan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar tersebut membuat Cak Imin menobatkan BGN sebagai instansi pemerintah dengan kinerja terbaik dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penilaian positif ini disampaikan Menko saat menghadiri agenda di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).
“Kalau yang berbasis APBN, yang terbaik adalah BGN. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat, 1,3 juta orang miskin menjadi pekerja. Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu,” ujar Cak Imin.
Selain membuka ruang penyerapan tenaga kerja berskala luas, rantai pasok program MBG juga terbukti menggairahkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam pemaparannya, Cak Imin mencatat terdapat 148.500 pelaku usaha baru yang berhasil terbentuk dan terintegrasi ke dalam ekosistem penyediaan makanan bergizi ini. Tidak hanya itu, pelaksanaan program ini turut melibatkan secara aktif sedikitnya 63.100 pemasok lokal dari kalangan UMKM.
Cak Imin menilai keberhasilan BGN dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah harus menjadi rujukan utama bagi penyusunan anggaran pemerintah ke depan. Menurutnya, besarnya manfaat yang dirasakan warga menjadi alasan kuat agar porsi anggaran pemberdayaan masyarakat ditingkatkan secara signifikan dalam alokasi belanja negara.
Oleh karena itu, ia mengimbau Kementerian Keuangan beserta seluruh pimpinan kementerian dan lembaga teknis pengelola dana negara untuk tidak memangkas porsi anggaran yang menyasar pada pemberdayaan warga.
Ia menekankan agar belanja pemberdayaan tidak lagi ditempatkan sebagai program sampingan, melainkan dijadikan fondasi utama dalam kebijakan fiskal nasional.
“Saya minta kepada Menteri Keuangan, kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama. Arus utama APBN kita harus pemberdayaan,” tegasnya.