-
Mahfud MD menilai visi besar Presiden Prabowo terancam gagal akibat lemahnya pengawasan eksekusi lapangan.
-
Kebijakan penertiban kawasan hutan diapresiasi sebagai langkah tegas merebut kembali aset negara dari korporasi.
-
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menyoroti penegakan hukum, transparansi anggaran, hingga program sosial.
Suara.com - Eksekusi program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih rawan mengalami kegagalan akibat pengawasan teknis yang longgar. Lemahnya kontrol di tingkat lapangan berpotensi menggerus manfaat dari berbagai gagasan besar yang diusung pemerintah.
Sorotan tajam ini muncul seiring perjalanan dua tahun kepemimpinan nasional yang memicu perhatian publik terhadap efektivitas tata kelola negara. Penilaian objektif terhadap kinerja pemerintah menuntut perhitungan yang seimbang antara klaim capaian dan dampak persoalan baru di masyarakat.
Kesenjangan antara gagasan besar kepala negara dan realisasi teknis kepala pemerintahan menjadi celah utama yang memicu munculnya rintangan implementasi. Kebijakan prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak lepas dari ancaman masalah tersebut.
"Kalau Pak Prabowo menyatakan sudah menyelesaikan ratusan masalah, ya mungkin juga menimbulkan ratusan masalah. Keracunan itu masih berlangsung terus-menerus sampai 2 hari lalu nih," sindir Mahfud.
Evaluasi kritis tersebut disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD saat meneliti dinamika kebijakan pemerintah melalui kanal YouTube pribadinya. Ia memuji keberanian kebijakan luar biasa Prabowo, namun menyayangkan absennya kecermatan eksekusi.
"Kalau sebagai kepala negara idenya bagus-bagus, visinya Pak Prabowo. Lalu kemudian sebagai kepala pemerintahan dia tidak detail, tidak ngawasi," ujarnya.
Berbagai inisiatif ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam dinilai memerlukan pengawasan yang jauh lebih ketat agar tidak salah sasaran. Kebijakan satu pintu untuk ekspor komoditas alam serta pembenahan ruang sipil turut menjadi perhatian serius agar tidak melenceng dari asas transparansi.
Di sisi lain, publik juga menaruh perhatian besar pada efektivitas penegakan hukum dan kejelasan alokasi anggaran belanja negara. Potensi meluasnya peran militer di luar urusan pertahanan negara turut menjadi bagian dari daftar kekhawatiran yang mengemuka.
Meskipun begitu, beberapa gebrakan berani pemerintah tetap mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak. Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi salah satu contoh langkah tegas yang dinilai sangat strategis.
Langkah merebut kembali penguasaan lahan bermasalah dari genggaman korporasi besar dianggap sebagai tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan umum. Pengelolaan kekayaan alam sudah sepatutnya dibebaskan dari monopoli kelompok usaha tertentu demi kesejahteraan masyarakat luas.
Sorotan terhadap tata kelola ini berakar dari rekam jejak panjang pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum yang kerap timpang. Selama bertahun-tahun, distorsi eksekusi kebijakan di lapangan membiarkan sebagian besar aset nasional dikuasai oleh segelintir konglomerasi.