Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman menilai perlu ada penertiban terhadap pihak-pihak yang merespons berlebih ucapan Effendi Simbolin soal 'TNI mirip gerombolan'.
Terbaru, MKD DPR berencana memanggil KSAD Jenderal Dudung Abdurachman gegara videonya merespond Effendi viral. Dudung dianggap melakukan intimidasi terhadap Effendi yang notabene merupakan anggota DPR RI.
Habiburokhman memandang bahwa polemik terkait hal itu seharusnya sudah selesai. Terlebih Effendi sudah melakukan permohonan maaf.
"Ya kita mau clear semua biar clear semua. Yang salah, misalnya Effendi sudah minta maaf ya silakan. Tapi kalau ada respons yang berlebihan respons tidak tepat juga baiknya ditertibkan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Habiburokhman berujar bahwa banyak anggota DPR di alat kelengkapam dewan (AKD) yang sudah menanyakan tentang sikap MKD menanggapi pernyataan Dudung. Mereka menganggap bahwa Dudung memberikan kesan intimidasi terhadap DPR.
"Saya kan ada di AKD ada dua AKD ada di masing-masing AKD menanyakan itu ini bagaimana sikap MKD kok DPR diintimidasi seperti ini," kata Habiburokhman.
Rencana Panggil Dudung
Habiburokhman mengusulkan agar MKD memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Pemanggilan itu buntut dari video Dudung yang dinilai memberi kesan intimidasi kepada DPR.
Baca Juga: Jenderal Dudung Gandeng PHR, Luncurkan Program Ketahanan Pangan di Tanah Sakai
Habiburokhman mengatakan pernyataan Dudung dalam rekaman video sudah beredar di WhatsApp Group di komisi-komisi di DPR. Ia berujar banyak anggota DPR yang memepertanyakan sikap Dudung.
"Terkait pernyataan Pak Dudung yang juga sudah banyak beredar di WAG komisi di DPR banyak yang mempertanyakan kok DPR diintimidasi?" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/9/2022).
Habiburokhman mengatakan usulan memanggil Dudung ke MKD DPR ialah untuk meminta klarifikasi.
"Kami juga ingin mengklarifikasi karena terkait juga dengan pernyataan Effendi Simbolon, saya mengusulkan agar MKD juga memanggil saudara Dudung ke MKD. Jadi supaya clear yang benar katakan benar, yang salah katakan salah," kata Habiburokhman.
Komisi I DPR enggan menanggapi lebih jauh ihwal rekaman video Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak takut memberikan perlawanan terhadap Effendi Simbolon yang dianggap sudah menginjak harga diri TNI AD.
Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengaku tidak memahami apa yang menjadi tindakan KSAD. Ia menilai hal itu merupakan ranah Dudung.
Berita Terkait
-
Meski Effendi Simbolon sudah Minta Maaf ke TNI, MKD DPR bakal Lakukan Pemanggilan
-
Sebut TNI Gerombolan hingga Picu Kemarahan Prajurit, Politikus PDI Effendi Simbolon Akhirnya Minta Maaf
-
Habiburokhman Dorong MKD Segera Panggil KSAD Dudung: Kok DPR Diintimidasi?
-
Jenderal Dudung Gandeng PHR, Luncurkan Program Ketahanan Pangan di Tanah Sakai
-
KSAD Dudung Murka dengan Pernyataan Effendi Simbolon: Jangan Salahkan Prajurit Kita Ngamuk!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran